Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kendaraan operasional ini disiapkan untuk mendukung mobilitas dan meningkatkan kinerja pimpinan OPD dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari total 214 paket kegiatan dengan 1.077 kegiatan fisik, realisasi pelaksanaan telah mencapai
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan bahwa kenaikan  ini terjadi setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pencairan anggaran yang sempat t
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi capaian tersebut dan menetapkan langkah percepatan.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan menindak lanjuti laporan dari petugas kesehatan yang berstatus PTT terkait honor mereka yang belum dibayar selama 8 bulan, sehingga pihaknya memanggil Kepala Dina
Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus Lolo Kassa, SE menyatakan perencanaan anggaran kas ini terkait dengan jadwal waktu penarikan anggarannya yang harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan terutama yan
"Jumlah pegawai kita nih sekarang 9.000. Kabupaten Mimika ini yang daerahnya seperti ini dengan jumlah penduduk cuma 320.000 ribu—pegawai negerinya 9.000. Ini sudah sama dengan satu kementerian yang mengurus satu Indones
Penyerahan Sertifikat HAKI ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob didampingi Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, Kadiv Humas YPMAK, Yeremias Imbiri,
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non
