Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mendistribusikan bantuan logistik ke Kabupaten Mamberamo Raya mengantisipasi adanya bencana alam di wilayah tersebut. Pendistribusian bantuan logistik tersebut dilakukan menggunakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika berencana menambah dua pos pemadam kebakaran baru tahun ini.
Langkah ini diambil guna mempercepat respons penanganan dan menghindari keterlambatan yang memicu konflik dengan warga.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan usai konflik sosial tersebut berakhir, pemkab Jayawijaya langsung membentuk satgas pencarian korban hanyut di kali Uwe distrik Wouma yang dipimpin Dandim 1702/ Jayawijaya dan Kapolres Jayaw
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Desa Siaga Bencana yang digagas PT PLN (Persero) resmi digelar di Kelurahan Hamadi, Jayapura, selama dua hari, 5–6 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara PL
Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan di Distrik Tembagapura. Dua unit rumah adat Honai dilaporkan hanyut tersapu aliran air yang meluap. Hujan deras dengan intensitas
Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital antara Kampung Banti dan Kampung Kimbeli, di Distrik Tembagapura. Peristiwa yang terjadi Sabtu 25 April 2026 malam ini melumpuhkan transp
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, kampung-kampung yang dikunjungi meliputi Kampung Asei, Ayapo, Yalo, kawasan Telaga Ria, sekitar Jembatan Dua, Kampung Puay, dan Kampung Nendali. Bantuan diberikan langsung kepada
Sekretaris BPBD Kabupaten Jayapura, Lenny Pasulu, mengatakan kondisi hujan yang terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang masih aktif di wilayah Papua, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatolog
Wisnu menjelaskan, sejak Desember 2025 BPBD telah menetapkan status siaga bencana yang berlaku selama tiga bulan dan berakhir pada Maret 2026. Status tersebut kemudian diperpanjang kembali sebagai langkah antisipasi terh
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
