Saya minta kepada teman-teman pengawas distrik melalui Bawaslu Kabupaten untuk dapat mengkoordinir dan memerintah dengan jelas dan tegas agar kita sebagai pengawas bukan hanya sebagai simbol pengawas tapi kita benar-benar mampu menunjukan jati diri kita sebagai pengawas.
Dari sejumlah metode tersebut dalam Pasal 65ayat ( 2) UU Pilkada dijelaskan ada beberapa metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD yang salah satunya adalah debat publik antar pasangan calon. Pada Pilkada di tingkat Provinsi, debat publik dilakukan paling banyak 3 kali oleh KPU Provinsi.
Marman mengaku, personel pengawasan di Bawaslu Provinsi Papua Selatan sangat terbatas. Dengan wilayah yang cukup luas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan hanya memiliki 1.633 pengawas mulia dari provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan kelurahan dan TPS.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mimika melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) berupa baliho-baliho Pasangan Calon (Paslon) yang terpasang di area-area yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika.
Ipda Daniel Z Rumapidus, Kasat Reskrim Polres Supiori yang juga anggota Sentra Gakkumdu, mengonfirmasi bahwa ada sebanyak 8 koli surat suara yang dijemput dan diangkut dari Biak menuju Supiori. Meski kondisi cuaca di Pulau Biak hari itu hujan lebat, proses pengambilan dan pengawalan tetap berjalan lancar.
Komisioner Bawaslu Jayawijaya divisi Pengawasan dan Pencegahan hubungan masyarakat (P2HM) Yairus Asso, terkait dengan pemasangan (APK) untuk di wilayah kota Wamena dan sekitarnya itu telah ditentukan oleh KPU Jayawijaya nama tempat yang boleh dipasang dan mana yang tak boleh dipasang.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, dihadapan 350 mahasiswa di Papua Selatan mengatakan, mahasiswa berperan dalam melakukan pengawasan pada Pilkada yang sedang berlangsung di Papua Selatan.
“Bawaslu sudah melakukan klarifikasi, hasil dari kajian Bawaslu terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN. Sehingga sudah diterbitkan rekomendasi ke BKN,” kata Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Frans mengaku, laporan itu sudah didalami pihaknya termasuk melakukan klarifikasi ke Sekwan setempat. "Kami sudah lakukan klarifikasi terkait dengan sidang dewan tersebut. Kasusnya memang agak kasuistis sekali, karena menetapkan agenda negara,"tegas Frans.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengungkapkan bahwa pihaknya akan melkukan penelusuran terhadap 3 oknum ASN yang dilaporkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada serentak yang sedang berlangsung.
