Ketua DK MRP, Dorince Mehue, menegaskan bahwa keberadaan ruang rapat pleno menjadi kebutuhan mutlak. Pasalnya, DK MRP merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) permanen di tubuh MRP.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya mengatakan, sebelumnya anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata sebesar Rp50 miliar. Namun dikarenakan adanya PSU, maka anggaran yang diterima pada Tahun 2025
Johannes menduga, hal ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan fisik di OPD yang belum berjalan. Bahkan, ada juga kegiatan yang sudah berjalan namun belum dilakukan pembayaran uang muka oleh OPD terkait kepada kontraktor
Romanus Kahol mneyebut, jika masyarakat telah memahami jika anggaran 20 persen dari total APBD dialokasikan untuk Pendidikan. Namun yang harus diketahui disini, lanjutnya, bahwa anggaran 20 persen Pendidikan itu tidak se
Meski telah diklarifikasi namun pernyataan lain masih memanaskan kuping terkait kalimat apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat. Ini seolah-olah negara keteteran menggaji tenaga
Kadis DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan dari hasil pertemuan dengan Walikota dan wakil walikota, Yayasan Gema Valentine Papua dan pihak-pihak terkait lainnya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan regula
Menurutnya, dengan menyusun perencanaan di tahun ini, akan lebih mempercepat pembangunan di tahun 2026, karena akan lebih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan fisik. "Penyusunan perencanaan tahu
Ketua Panitia A. Dani melaporkan, pembangunan Pastori yang dimulai tahun 2022 ini menelan anggaran sebesar Rp 621 juta yang diperoleh dari sumbangan umat Paroki Santo Mikhael Kudamati, donatur dan sumbangan dari Pemerint
Ketua DPR Kota Jayapura Theos Revelino B Ajomi menjelaskan bahwa tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta
"Kami mempertanyakan ouput dari (100) Seratus hari kerja Bupati Waropen. Karena kami lihat arahnya tidak jelas dan banyak kebijakan tidak ditepati atau melenceng," kata Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemuda
