Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
Tetapi kebijakan itu juga ternyata berimbas pada beberapa lembaga vertikal salah satunya kantor Balai Bahasa Papua yang berada di Waena Kota Jayapura. Lembaga yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh tanah Papua itu, ternyata juga terkena imbas dari pemangkasan anggaran tahun ini.
“Tahun ini Kabupaten Mimika mendapat pengurangan dana transfer ke daerah sekitar Rp 50 miliar, lalu dari dana Otsus efisiensi sekitar Rp7 miliar. Sehingga, sementara ini pengurangan dari pusat sekitar Rp 57 miliar,” kata Yohana saat ditemui wartawan
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
Anggaran yang diterima itu sama dengan tahun lalu sehingga pihaknya akan mengoptimalkan dalam hal penggunaan. BPBD Papua membawahi sembilan kabupaten dan kota dengan beberapa wilayah rawan bencana alam, baik tanah longsor, banjir, maupun rob.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Elpina Situmorang di Sentani, Jumat, mengatakan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.
Pada aspek pendapatan, pegawai tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah. Tetapi bagaimana memikirkan strategi-strategi untuk menghasilkan pendapatan yang efektif untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. “Ini pekerjaan berat bagi kepala daerah yang akan dilantik nantinya,” imbuhnya.
