Pembentukan pemekaran persiapan distrik baru sesuai UU No. 23 Tahun 2014, yaitu persyaratan dasar administratif yang harus disediakan untuk bisa beroperasinya distrik baru.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH dalam sambutan mengatakan, Hari Ibu Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan atas perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH., usai melantik 51 kepala distrik ini meminta pejabat yang telah dilantik untuk menjadi imam, pelayan dan guru. Sebab mereka merupakan pejabat pemerintah di tingkat distrik yang sah dan bukan abal-abal.
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Yahukimo, Selasa, (5/4), kemarin.
Untuk menampung masukan dan berbagai aspirasi masyarakat di tingkat distrik dan kampung di seluruh wilayah di Kabupaten Yahukimo, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH menggelar pertemuan dengan 51 kepala distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo di Aula Pertemuan Bupati, Selasa, (22/3).
Situasi daerah khususnya Dekai tempat di mana terjadinya kerusuhan, perlahan-lahan mulai kembali pulih. Sejak Kamis (17/3) kemarin warga mulai beraktivitas seperti biasa dan membuka kios maupun warung termasuk menempati rumah-rumah yang sempat ditinggalkan karena panik.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Yogosem, Senin (14/3) lalu, selain meresmikan kantor Pemerintahan Kampung Mesagaput serta mengukuhkan Kampung Mesagaput sebagai kampung percontohan, Bupati Didimus Yahuli juga memantau langsung pembangunan PLTA yang dibangun Pemprov Papua melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Provinsi Papua.
Penyidik sebelumnya mengamankan tiga orang namun saat ini baru L yang ditetapkan sebagai tersangka. Kamal menyebut bahwa pendalaman terhadap para saksi dan tersangka masih dilakukan untuk memastikan apakah ada tersangka lainnya yang terlibat termasuk mengamankan barang bukti dari kerusuhan tersebut.
Kepada Cenderawasih Pos, Agus Kossay menyampaikan bahwa aksi spontanitas warga menolak pemekaran merupakan aspirasi masyarakat Papua secara nurani melihat pemekaran provinsi saat ini tidak dibutuhkan di Papua dan jelas membawa persoalan tersendiri sehingga masyarakat memilih turun jalan secara sadar.
