SENTANI

"Masa transisi dari anak-anak menuju remaja,  sehingga kurang tepat kalau dikeluarkan.  Dia perlu pembinaan,  dengan solusi kita rehab, supaya dia juga tetap sekolah. Jam-jam rehabnya kita sesuaikan supaya tidak mengganggu pada saat jam pelajaran," kata Arianto, Jumat (28/10).

Ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terlihat berbondong-bondong mengisi setiap ruang kosong yang ada di dalam tempat kegiatan Festival Danau Sentani (FDS) Pantai Kalkote,  termasuk di jalan-jalan masuk menuju tempat utama penyelenggaraan kegiatan.

Untuk itu pihaknya telah berkomitmen dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua,  juga sejumlah pemerhati lingkungan di Papua, untuk bersama-sama  melakukan upaya penanaman pohon secara besar-besaran di Kawasan Pegunungan Cycloop.

Ritual Adat itu dibuka secara simbolis oleh Ketua Umum Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke enam (KMAN VI) Wilayah Adat Tanah Tabi Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, SE, M.Si.

Pernyataan itu disampaikan Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi saat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dihadapan ribuan peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Stadion Barnabas Youwe (SBY) Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (27/10).

Salah satu acara yang terjadwal dalam proses closing ceremony adalah tarian nusantara, yang melibatkan sekitar 200-an lebih penari.

"Jadi selama 3 hari sejak tanggal 27 sampai 29 Oktober,  mereka akan lakukan rapat pleno di untuk membahas poin-poin yang perlu disepakati dari hasil kegiatan sarasehan di beberapa kampung kemarin," kata Ketua Panitia Harian KMAN VI, Timothius Demetouw, Jumat (28/10).

Tahun ini sedikit lebih istimewa karena kegiatan kebangkitan masyarakat adat yang ke-9 di Kabupaten Jayapura ini persamaan dengan pelaksanaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang ke-6 yang merupakan kegiatan nasional.

Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan,  kalau dilihat realitasnya, RUU Masyarakat Adat ini sudah 10  tahun lebih berada di DPR-RI. Sejauh ini belum ada perkembangan yang menggembirakan, sementara perampasan wilayah adat dan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi di negeri ini.

"Kerajaan/kesultanan adalah realitas sejarah, tidak bisa disamakan dengan masyarakat adat," Kata Abdon menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela sarasehan hari kedua yang berlangsung di Pendopo Sereh, Rabu (25/10).