Konsep penamatan yang diusung sekolah tahun ini berfokus pada prosedur formal kependidikan. Kegiatan utama sekolah hanya mencakup pembacaan Surat Keputusan (SK) Kelulusan serta prosesi simbolis pengembalian siswa kepada orang tua masing-mas
Bupati menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari 23 SMA dengan jumlah peserta ujian 2.988 orang dan yang dinyatakan lulus 2.233 orang atau 97,40 persen. Tidak lulus 55 orang atau sebanyak 2,60 persen. Sementara untuk 16 SMK dengan jumlah pe
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar, 8 April 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan tanggapa
SMA Negeri 7 Jayapura merayakan sebuah ulang tahun ke-2, Rabu (22/4). Ulang tahun sekolah yang dahulu dua atap (PGRI dan Kopri) ini menjadi sebuah momen untuk saling berbagi, merenung dalam menantikan langkah besar ke de
Ratusan siswa menyambut kedatangan orang nomor dua di Republik ini dengan nyanyian yang menggema di antara selasar kelas. Bagi para siswa di sana, kehadiran sang Wapres bukan sekadar protokoler negara, melainkan simbol p
Dalam arahannya di hadapan para siswa dan guru, Ipda Muhad Yani menekankan pentingnya peran pelajar sebagai generasi penerus bangsa yang harus menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan. Ia memberikan peringatan keras
Nurul Hidayah kelas XI dengan judul penelitian problematika tidak adanya penomoran banguynan resmi di Kabupaten Merauke menjelaskan alasan mengambil judul tersebut. Menurutnya, dari 4 kabupaten di Papua Selatan, belum ad
Materi yang diberikan tidak sekadar teori. Para siswa diperkenalkan langsung pada jenis-jenis narkotika yang marak beredar, seperti ganja dan sabu-sabu. Mereka juga dijelaskan dampak penggunaan narkoba dari berbagai sisi
Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram, S.IP berpesan kepada para adik -adik siswa siswi yang akan lulus ditahun ini bisa fokus untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam perkuliahan untuk jurusan pendi
‘’Dulu kita disini juga begitu. SMA-SMK ditangani provinsi. Tapi, beberapa kabupaten saat itu meminta kalau bisa SMA dan SMK dikelola oileh kabupaten/kota. Sehingga beberapa usulan itu disampaikan secara berjenjang sampa
