Ketua Komisi X DPRRI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan, ada beberapa poin penting yang dapat diserap dari hasil reses tersebut, yang tentunya persoalannya tidak sama dengan daerah lainnya.
Kini pihaknya terus berupaya keras agar lembaga pendidikan itu menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermutu, sehingga bisa diperhitungkan seperti sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Jayapura.
Pelatihan ini merupakan bagian dari Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar di Mimika dalam mendongkrak keterampilannya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka serta sistem pembelajaran yang lebih modern.
Demi lancarnya arus lalulintas disekitar lokasi, sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Jayapura Selatan melakukan rekayasa jalan dengan menutupi arah jalur pembangunan jembatan dan mengunakan jalan alternatif yang mengharuskan semua kendaraan lewat satu jalur saja di samping karantina hewan.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Ia mengatakan, beberapa sekolah yang melaksanakan program remedial itu antara lain di wilayah Heram, Abepura di Diaspora, Jayapura Selatan di SMAN4 satu rombel dan dua rombelnya di SMA Kalam Kudus, SMAN 2 ada satu rombel dan SMA Yapis dua rombel, terjauhnya di SMA 6 Muara Tami. Ujian remedial itu hanya diberlakukan untuk anak anak SMA/K kelas XII.
Dia mengatakan, jika wacana itu nantinya benar-benar dilaksanakan, tentunya di Kota Jayapura sangat banyak tenaga-tenaga kerja terutama anak-anak muda yang siap bekerja. Apalagi saat ini masih banyak lulusan baru terutama anak-anak SMK Jurusan Pertanian ataupun jurusan lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan yang bisa mendukung program tersebut.
"UN ditiadakan di sekolah selama penerapan Kurikulum Merdeka Belajar sehingga penilaian akhir untuk prestasi dan kemampuan siswa tak lagi lewat Ujian Nasional," ujar Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Papua, menanggapi wacana kembali digelarnya UN.
"Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Keerom,"ucap Ketua KPU Keerom, Merlianus Gobai.
Adapun hasil karya siswa SMK tersebut seperti, jasa sablon, printing dan beberapa hasil karya lainya. Sehingga ini harus memiliki wadah sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah itu sendiri.
