Tuesday, April 1, 2025
24.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

POLITIK

Awas, Sebagian Besar Kepala Daerah Berasal dari Parpol

Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena  kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Putusan MK  Dianggap Angin Segar

Dengan pitusan ini berlaku maka, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mengacu pada jumlah kursi yang diusulkan partai politik dimana paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Namun setiap lartai politik punya hak yang sama artinya bisa mengusulkan kandidatnya tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.

Frans Pekey Buka Peluang Gabung Parpol

   Frans mengakui, terjun di dunia politik merupakan hal dan pengalaman baru baginya. Karena sebagian besar aktivitasnya selama ini bergelut dengan dunia birokrasi lebih dari 30 tahun. Untuk itu menjadi calon walikota Jayapura merupakan salah satu pengalaman berharga yang pernah dilalui, meskipun pada akhirnya keberhasilan itu masih tertunda.

Mendagri Tito Nyatakan Akan Lapor Presiden Prabowo

 Tito menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Merusak Baliho Lawan Politik Bisa Disanksi Pidana

   Hal ini juga diakui Ketua Bawaslu Kota Jayapura,  Frans Rumsarwir. Menurutnya, baliho-baliho milik pasangan calon kepala daerah di Kota jayapura  banyak mengalami kerusakan seperti robek ataupun kayu penyangga patah. APK ini memang lebih banyak berada di kawasan-kawasan di luar zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura.

Belum Ada Laporan ASN Pemkab Main Politik Praktis

Pj Siriwa juga selalu melalukan komunikasi, koordinasi dengan baik kepada penyelenggara Pilkada, aparat keamanan maupun lainnya, sehingga jika terjadi masalah atau kendala bisa segera diselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu lama-lama.

Disayangkan, Partisipasi Parpol Minim

    Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu penting, terutama terkait dengan keberlangsungan atau peran partai politik di Kota Jayapura termasuk sosialisasi sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Bawaslu Papua Cegah Politik Uang Masa Kampanye

   Dia menjelaskan oleh sebab itu pihaknya juga terus membangun komitmen dengan peserta pilkada dengan melakukan penandatangan deklarasi pengawasan pilkada damai 2024. “Kami juga telah meminta kepada peserta pilkada untuk mengedepankan politik adu gagasan dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” katanya.

Rusdi Kirana Jadi Anggota DPR Paling Kaya dengan Kekayaan Rp 2,6 Triliun

Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.

Menyoal Komposisi Pimpinan DPR RI, Puan Maharani Jadi Ketua untuk Kedua Kali

Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.

Latest news

- Advertisement -spot_img