Diharapkan, pemilih pemula yang sudah terdaftar dalam DPT namun ternyata nantinya menjadi anggota TNI-Polri maka itu juga dilaporkan ke kepala kampung sehingga nantinya dilaporkan secara berjenjang hingga ke KPU.
Dia menilai, dari tiga koalisi yang ada yakni Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) semuanya masih punya peluang bergeser. Namun jika melihat dinamika, KKIR yang paling rawan.
Jumlah DPS tersebut ditentukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Provinsi Papua yang dihadiri seluruh perangkat KPU kabupaten kota di 8 Kabupaten dan 1 kota.
Jumlah pemilih tersebut tersebar di 823.287 tempat pemungutan suara (TPS) se-Indonesia. Perinciannya, pemilih laki-laki sebanyak 102.847.040 jiwa dan pemilih perempuan 103.006.478 jiwa. Artinya, lebih banyak jumlah pemilih perempuan.
Ketua KPU Papua, Diana Simbiak menyampaikan tak perlu lagi kajian penetapan dapil Pemilu tahun 2024 di Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pasalnya, sudah ditetapkan.
"Apalagi, peran perempuan dalam dunia politik sangatlah penting," kata Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Adeltje Pekade di Jayapura, Kamis.
Menko Polhukam Mahfud MD menjawab desas-desus soal penundaan Pemilu 2024. Namun, menteri pertahanan di era Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid itu memastikan bahwa pemilu akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada penundaan.
  Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama melalui Ketua Kordinator Penyelenggara Pemilu 2024 Semuel Repasi mengaku untuk alokasi kursi dan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Jayapura saat ini memang masih menunggu keputusan KPU pusat.
Pejabat Gubenur Papua Pegunungan, Nikolas Kondomo, SH,MH mengingatkan kepada Koordinator KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk mengutamakan putra asli dari wilayah Adat Lapago untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen untuk jalannya pemilihan umum yang demokratis dan minim pelanggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memusnahkan 3795 keping e-KTP dan 684 Kartu Identitas Anak (KIA)Â yang rusak dan invalid.
