Diketahui bahwa Koalisi Perubahan menjadi pihak terakhir yang paling akhir dalam mengumumkan tim pemenangan meskipun paling awal mendeklarasikan pasangan capres-cawapres.
Daniel menjelaskan, terkait Surat Nomor 900.1.1 yang disampaikan Mendagri untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jayapura sampai tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait dana permoho8nan hibah Pemilu 2024.
Berkolaborasi dengan TNI, Polri dan semua komponen masyarakat menurut dia merupakan upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten berjalan baik, aman, damai, tertib dan sukses.
 Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
"Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum," kata Habiburokhman usai Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Minggu (5/11) dilansir dari Antara.
Adapun penandatangan NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, serta pihak keamanan, berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kamis (2/11).
  Hambatan ini terutama di daerah-daerah yang memang masuk dalam kategori wilayah yang sangat sulit, mulai dari Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, Keerom, Supiori terutama pulau terluarnya di Mapia.
Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra, N. S.PT., secara bersama menandatangani NPHD Non Tahapan Pemilu dengan Ketua KPU Keerom Melianus Gobay, disaksikan Kaban Kesbangpol Keerom Elchi Meho, dan sejumlah anggota KPU lainnya.
