Pasalnya jadwal dan tahapan kampanye baru dibuka mulai 28 November-10 Febuari 2024 mendatang. "Saya minta kepada para Calon anggota legislatif yang ada di Kota Jayapura, agar patuh dengan aturan Pemilu," tegas Frans Rumsarwir, saat diwawancarai Cenderawasih Pos, Senin (6/11).
Kasat Binmas Polres Jayawijaya Ipda Benyamin Tandipayung menyatakan bahwa pihaknya saat ini terus menggaungkan Pemilu damai agar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya tetap aman dan kondusif.
"Ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti jika menang (pemilu) jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka," kata Jokowi di HUT ke-59 Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (6/11).
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak diisi oleh nama-nama tenar. Salah satunya dari kalangan ulama dengan berbagai latar belakang organisasi.
’’GP-MMD bertekad mendorong keadilan lingkungan dalam pengelolaan SDA dan adil bagi generasi mendatang,” kata juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Deddy Sitorus kepada wartawan, Selasa (7/11).
Diketahui bahwa Koalisi Perubahan menjadi pihak terakhir yang paling akhir dalam mengumumkan tim pemenangan meskipun paling awal mendeklarasikan pasangan capres-cawapres.
Daniel menjelaskan, terkait Surat Nomor 900.1.1 yang disampaikan Mendagri untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jayapura sampai tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait dana permoho8nan hibah Pemilu 2024.
Berkolaborasi dengan TNI, Polri dan semua komponen masyarakat menurut dia merupakan upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten berjalan baik, aman, damai, tertib dan sukses.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
"Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum," kata Habiburokhman usai Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Minggu (5/11) dilansir dari Antara.
