Pesta demokrasi Pemilu 2024 semakin dekat, kenetralan pihak aparat negara TNI/Polri harus terus dijaga dan siap mengawal Pemilu yang aman, damai, sukses dan berintegritas. Untuk itu, Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menegaskan dalam Pemilu serentak 2024 personelnya harus tetap menjaga netralitas.
"Saat ini, kita sudah masuk ke tahapan-tahapan demokrasi, pemilu yang akan mulai berlangsung pada tanggal 14 Februari. Pilihan boleh berbeda, warna partai boleh berbeda, tetapi itu tidak membeda-bedakan antara kita dan juga tidak mencerai beraikan persahabatan, persaudaraan, kerukunan yang sudah kita bangun bertahun-tahun," kata Frans Pekey, Sabtu (1/12).
"Presiden terpilih pada (Pemilu) 2024 harus paham bahwa sebagian besar aset yang diperlukan untuk kesejahteraan Indonesia ada di luar wilayah Indonesia. Adalah modal, teknologi, jaringan, dan termasuk juga senjata," kata Dino seperti yang dikutip dari Antara pada Sabtu (2/12).
Debat capres-cawapres sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) melalui Pasal 277. Untuk Pilpres 2024 ini, debat dilangsungkan selama 5 kali.
Berbagai kebijakan menurut Kapolda telah disampaikan melalui para Kapolres untuk minta semua anggota Polri harus mematuhi apa yang telah di instrusikan, yakni menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2024 mendatang. Kata Kapolda, anggota Polri tidak usah mendukung sana-sini, tetap kerja Tupoksi Polri yaitu pengamanan Pemilu 2024.
Apel Siaga dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, S.Sos, M.Si itu diikuti Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Ketua dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke, Panwas Distrik se-Kabupaten Merauke serta bagian Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Kabupaten Merauke.
Ramses mengingat masyarakat harus semakin cerdas dan paham terkait kinerja dewan. Dewan adalah wakil rakyat yang harus mendengar aspirasi rakyat dan bisa menegur pemerintah.
“Dari tahun ke tahun, biasanya kami menyiapkan beberapa unsur KRI untuk membawa kotak pemilu, ya, kota suara, logistic, apa yang dibutuhkan, terutama ke pulau terpencil, pulau-pulau terluar yang tidak bisa dilewatkan melalui udara,” ujar Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali seperti dikutip Antara, Selasa (21/11).
Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan para prajurit TNI untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024. Pasalnya, prajurit TNI yang tak netral bisa dijatuhkan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
