Pasalnya Krisman Awi Fonataba selaku ketua partai lokal, Partai Papua Bersatu mengaku khawatir jika implementasi dari PP 106 ini tidak sejalan maka berpotensi mendapat penolakan dari pemerintah pusat. Karenanya dalam perumusan yang dilakukan oleh Kesbangpol masing – masing provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB) diharapkan bisa lebih cermat untuk mencantumkan pasal demi pasal termasuk isi dari bab per bab.
“Kalau mau dibilang ini sudah lama kami pertanyakan terkait regulasi. UU Otsus sudah diperkuat dengan PP 106 dan 107, namun perlu kesepahaman bersama agar semua lembaga kementerian harus mengacu pada pelaksanaan UU Otsus secara specialis dan generalis,” kata Yonas Nusi, salah satu anggota DPR Papua, Senin (9/1).
Terkait ini salah satu anggota DPR Papua, Yonas Nusi berpendapat bahwa perlu dibuat sebuah regulasi semisal Kepres yang isinya tentang komitmen pemerintah untuk tetap melakukan percepatan pembangunan di Papua.
Anggota Badan Percepatan Pembangungan otonomi khusus Papua (BP3OKP) Pdt Albert Yokhu mengatakan Wapres akan mengunjungi beberapa wilayah, mulai dari Wamena Papua Pegunungan, untuk peletakan baru pertama pembangunan kantor pemerintahan tingkat provinsi Papua Pegunungan, termasuk akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan lain sebagainya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 72 persen. Dimana untuk penyerapan fisik sudah mencapai 50 persen.
Jika dihitung waktu masa jabatan terakhir hingga kini maka hampir satu tahun setelah pada 27 November 2022 lalu seluruh keanggotaan MRP dinyatakan berakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena akan berdampak pada tingkat koordinasi antar lembaga baik MRP – DPR Papua maupun MRP dan eksekutif.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan uncen untuk penerimaan mahasiswa Kedokteran, yang di biayai oleh dana otsus yang dikelola pemerintah, sehingga prioritas dari Program ini juga hanya untuk anak –anak Asli Papua yang ada di Jayawijaya.
Program ini merupakan hasil desain bersama (co-creation) dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan selama tahun 2022 - 2027 oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra.
Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
