Dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, Riwdan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebab, ASN memiliki tanggungjawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nila Pancasila ini.
“Mohon dipercepat dalam rangka mengejar realisasi belanja. Realisasi belanja kita dari teman-teman di bagian keuangan ini kemungkinan masih di bawah 40 persen sehingga dengan pihak ketiga yang sudah ada kontrak tolong dikejar belanja dan pembayaran uang muka,” kata Petrus saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (30/9) kemarin.
Pjs Bupati Merauke Sunarjo mengatakan, sebelum Perubahan APBD 2024 ini ditetapkan terlebih dahulu akan dilakukan reviuw oleh APID atau Inspektorat dalam rangka menghindari pelanggaran dan tindakan koruptif diawal.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk perubahan APBD Pemkab sedang memproses karena memang DPRD Jayawijaya juga sudah meminta laporan tersebut agar agenda ini tak lewat dari bulan september ini, tentunya ini yang akan diusahakan untuk bisa diselesaikan agenda ini.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
Pasalnya, dana yang digelontorkan pemerintah yang dikelola setiap pimpinan OPD pasti jumlahnya tidak sedikit, terlebih Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan lainya.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja. Penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi terbagi antara OPD yang satu dengan yang lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri A. Yudianto mengatakan rangkaian kunjungan ke Biak dan Supiori merupakan keinginan Pj Gubernur untuk memantau langsung penyelenggaràan pemerintahan, kesiapan serta netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
