‘’Karena mobil hanya kita dititipkan dari PB PON dan untuk menunggu petunjuk selanjutnya diarahkan kemana. Sekarang kita bicara peruntukannya. Karena peruntukannya bukan lagi masalah PON.
Penahanan ini, lanjut Guntur Ohoiwutun terkait dengan mobil yang diambil oleh kliennya atas persetujuan Agustinus untuk diperbaiki. Untuk perbaikan mobil itu, mereka gunakan kredit dari Bank Sinar Mas. ‘
Ungkapan ini disampaikan orang nomor satu di Merauke itu, ketika membuka pelatihan manajemen peningkatan kompetensi bagi para kepala sekolah dan guru OAP kampung lokal yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke di Hotel Halogen, Selasa (12/7).
Penyambutan ditandai dengan pengalungan bunga oleh Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, kemudian masuk dan berjalan bersama dengan Forkopimda di bawah bendera merah putih raksasa yang dibentangkan sampai ke VIP Room Bandara Mopah Merauke.
Kasrem 174/ATW Mayor Inf. Laharuni saat dihubungi media ini lewat telepon selulernya mengungkapkan, setelah diserahkan dari Satgas Pengamanan Perbatasan Yonif 410/Alugoro ke Danrem, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kasintel Korem 174/ATW. Setelah itu, kemudian perkara tersebut diserahkan ke polisi. ‘’Kan Korem itu punya kepentingan, hanya meminta keterangan saja. Habis itu, kemudian diserahkan ke polisi,’’ jelasnya.
‘’Sementara kita melakukan pembenahan-pembenahan, sehingga keberadaan baik di tingkat SD maupun di SMP kita akan tetap lakukan pembenahan. Sehingga di tahun ajaran baru, saya pastikan semua itu berjalan. Karena itu semua sudah menjadi komitmen awal dari kami,’’tandasnya, di Bandara Mopah Merauke, Senin (11/7).
Sejak kewenangan soal izin pertambangan atau galian C ditarik ke Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di setiap daerah termasuk di Kabupaten Merauke tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengawasan maupun penertiban ketika izin yang dikeluarkan provinsi tidak sesuai dengan lokasi pengambilan yang dilakukan oleh pengusaha tambang.
Semoga dari gerbang Hati Kudus Yesus ini, kita bisa membagi kasih persaudaraan kepada semua masyarakat yang tinggal di bumi Animha,’’ kata Frederikus Gebze saat menggelar jumpa pers, Senin (11/7) sore kemarin.
‘’Setiap izin yang dikeluarkan pemerintah yang menyangkut tentang lingkungan secara rutin dan kontinyu harus kita awasi,"kata Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Izin PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Leo Patria Mogot, ST, MT, ketika ditemui di Bandara Mopah Merauke, Senin (11/7).
Damario Sriyono juga menjelaskan, dari yang VCT selama 4 bulan di awal tahun 2022 tersebut tergolong sedikit. Namun yang paling tahu alasannya, kata dia adalah Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR) Dinas Kesehatan. Namun menurutnya, kemungkinan ini terjadi karena adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah akibat pandemi Covid-19.Â
