Bupati Meruake Drs Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, masyarakat yang ada di kampung tersebut belum tersentuh pembangunan dikarenakan untuk menjangkau daerah itu sangat sulit.Â
Wakil Bupati Merauke H. Riduwan, S.Sos, M.Pd yang membuka secara langsung kegiatan tersebut mengapresiasi LPP RRI Merauke yang sudah sekian kalinya menggelar PTQ. ‘’Ini bagian pengabdian RRI kepada Nusa dan Bangsa,’’ katanya.
Kapolres Merauke AKBP. Ir Untung Sangaji, M.Hum melalui Kabag Ops Kompol Viky Pandu, SIK, SH, MH, kepada wartawan ditemui membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, rencana penyerangan ini dilakukan sekelompok warga dari belakang RSUD Merauke dengan menggunakan sekitar 3 pickup dengan membawa alat tajam menuju Yobar Kampung.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Merauke, di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (4/4).
‘’Kita mengutuk penyerangan itu yang menyebabkan trauma bagi siswa dan adanya guru dan keluarga dari guru yang terluka,’’kata Stevanus Kapasiang kepada wartawan di Merauke, Senin (4/4).
Data yang dihimpun di lapangan pada Sabtu (2/4) menyembutkan, penyerangan dilakukan oleh 4 orang tersebut masuk ke dalam lingkungan sekolah secara tiba-tiba dengan membawa alat tajam seperti hammer, obeng dan pisau, membuat siswa yang ada di di dalam kelas berhamburan keluar karena ketakutan.
Memasuki bulan puasa atau Ramadan bagi umat Muslim sejak Minggu (3/4) kemarin, kepolisian Resor Merauke menurunkan personel ke masjid-masjid yang ada di dalam Kota Merauke untuk mengatur lalu lintas serta mengamankan taraweh.
"Para pelaku penyerangan terhadap rumah pegawai kejaksaan itu sudah kita tangkap," kata Wakapolres Merauke Kompol Leonardo Yoga, SIK melalui Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Merauke, Aiptu Udin Santoso saat dihubungi, Sabtu (2/4).
Adapun dari 16 kasus tersebut dengan rincian, 7 kasus yang masih dilakukan penyelidikan, 2 kasus sudah P21, 1 kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dan sebanyak 6 kasus yang dilakukan sidik.
"Untuk masalah parkir ini, tidak bisa ditangani satu instansi saja, misalnya oleh Dinas Perhubungan dengan Satpol PP, tapi harus terpadu dengan instansi terkait lainnya," kata Muh. Ramli kepada media ini, Jumat (1/4) lalu.
