alexametrics
29.7 C
Jayapura
Monday, May 23, 2022

ASN Harus Punya Kapasitas dan Integritas Tinggi

MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah  Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Merauke, di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (4/4).

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, kepada wartawan seusai pencanangan tersebut mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas ini karena pengelolaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sudah by aplikasi, sehingga aparatur dituntut betul-betul harus punya life skill.  ASN, kata dia, harus digitalis,  dan komputerais. Lalu berikut, kerjanya akan terkontrol.

     ‘’Dengan sistem aplikasi  yang ada, sehingga  pegawai negeri harus  punya kapasitas. Harus  punya integritas yang baik,’’ katanya.

Baca Juga :  Deklarasi Besar-Besaran Untuk Pemekaran PPS

   Setiap ASN lanjut Bupati Romanus,  harus melaksanakan  pekerjaaan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Jangan sampai  ada pungutan liar (Pungli) dan ada  alasan proses pelayanan pemerintahannya yang memerlukan waktu yang panjang.

    ‘’Jangan sampai masyarakat  dipersulit dalam  mendapatkan pelayanan pemerintahan, harus diopor atau dipingpong dari satu dinas ke dinas lainnya. Makanya kita diminta punya integritas yang baik. Kalau boleh juga nanti aplikasi sistem pelayanan kepada masyarakat lebih baik,’’pungkasnya.  (ulo/tho)

MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah  Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Merauke, di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Senin (4/4).

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT, kepada wartawan seusai pencanangan tersebut mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas ini karena pengelolaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sudah by aplikasi, sehingga aparatur dituntut betul-betul harus punya life skill.  ASN, kata dia, harus digitalis,  dan komputerais. Lalu berikut, kerjanya akan terkontrol.

     ‘’Dengan sistem aplikasi  yang ada, sehingga  pegawai negeri harus  punya kapasitas. Harus  punya integritas yang baik,’’ katanya.

Baca Juga :  Sapras dan SDM Tidak Memadai, RSBP dan RSAL Kewalahan

   Setiap ASN lanjut Bupati Romanus,  harus melaksanakan  pekerjaaan yang betul-betul sesuai dengan aturan. Jangan sampai  ada pungutan liar (Pungli) dan ada  alasan proses pelayanan pemerintahannya yang memerlukan waktu yang panjang.

    ‘’Jangan sampai masyarakat  dipersulit dalam  mendapatkan pelayanan pemerintahan, harus diopor atau dipingpong dari satu dinas ke dinas lainnya. Makanya kita diminta punya integritas yang baik. Kalau boleh juga nanti aplikasi sistem pelayanan kepada masyarakat lebih baik,’’pungkasnya.  (ulo/tho)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/