Bahkan, para orang tua ini pernah menginap selama berhari hari di pelataran Kantor Gubernur. Termasuk merayakan Natal di kantor yang berlokasi di Dok II itu, namun tak juga ditanggapi Pemprov.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
Ignasius Babaga menjelaskan bahwa ke-18 mahasiswa yang kuliah diluar negeri tersebut untuk saat ini dianggap masih bermasalah, sehingga harus dicarikan solusi agar kuliah mereka diluar negeri bisa lanjut dan tuntas.
Demi memperjuangkan anak-anaknya untk mendapat kepastian pembayaran tunggakan bea siswa, para orang tua ini merayakan Natal di Kantor Gubernur Papua. Ini merupakan kali kedua, mereka duduki kantor gubernur, setelah sebelumnya pada 15 Juni- 4 Juli 2023, mereka juga bermalam selama 21 hari dengan persoalan yang sama.
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Kalau Pemprov saja tidak bisa apalagi kami yang banyak keterbatasan anggaran,” kata Pj Wali Kota, Frans Pekei disela – sela pemusnahan miras di Jayapura, Kamis (21/12). Disini kata Pekei Pemkot juga mengalami hal serupa yakni keterbatasan anggaran.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
