Ketua Timsel Calon Anggota KPU Jayawijaya, Nduga dan Mamberamo Tengah Sopoyono SH, Skep, Mkes mengakui jika terkait dengan pemedaftaran calong anggota KPU untuk 3 Kabupaten seperti Jayawijaya, Mamberamo Tengah dan Nduga, proses seleksi pendaftaran sudah berjalan 26 November siang sampai saat ini sudah masuk ke hari ketujuh, namun untuk Kabupaten Mamteng dan Nduga ini masih minim pendaftar.
"Saat ini, kita sudah masuk ke tahapan-tahapan demokrasi, pemilu yang akan mulai berlangsung pada tanggal 14 Februari. Pilihan boleh berbeda, warna partai boleh berbeda, tetapi itu tidak membeda-bedakan antara kita dan juga tidak mencerai beraikan persahabatan, persaudaraan, kerukunan yang sudah kita bangun bertahun-tahun," kata Frans Pekey, Sabtu (1/12).
Debat capres-cawapres sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) melalui Pasal 277. Untuk Pilpres 2024 ini, debat dilangsungkan selama 5 kali.
Rapat koordinas tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST. MT. Sayang tidak ada satupun kepala daerah yang hadir dalam pembahasan dan penentuan berapa besar anggaran yang akan diberikan kepada penyelenggara Pemilu tersebut.
Triwarno mengaku, kegiatan yang digagas Polres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen selalu sukses meriah dan bagus. Peserta yang datang juga selalu banyak dan antusias. Mereka banyak memberikan saran dan masukan.
Deadline tersebut disampaikan Plh Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dalam rapat yang digelar di Hotel Carrein Merauke. Dalam rapat itu, hadir KPU dan Bawaslu PPS, KPU dan Bawaslu 4 kabupaten, Sekda Asmat, Kesbangpol 4 kabupaten, BPKAD 4 kabupaten, dan Bappeda 4 kabupaten.
"Karena musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan lewat voting, " kata Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, Kamis (16/11/2023).
"Benar, setelah penetapan pasangan capres-cawapres peserta pemilu serentak 2024 oleh KPU pada hari Senin yang lalu, KPK telah mengunggah laporan harta kekayaan masing-masing calon di situs e-LHKPN," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (17/11).
Komisioner Devisi Hukum KPU Papua Pegunungan Ansar menyatakan sampai dengan tahapan pengumuman DCT (Daftar Calon Tetap) KPU di Papua Pegunungan tidak ada sengketa. Hal itu merupakan keberhasilan bersama terutama di tingkat KPU Kabupaten yang meliputi 8 wilayah sehingga saat ini bisa dinyatakan Zero sengketa.