Kasi Humas Polresta Jayapura Kota Iptu Muh. Anwar mengatakan, jelang HUT ke-72 Humas Polri Tahun 2023, pihaknya memiliki beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya Penghijauan, Donor Darah dan Distribusi Air Bersih sesuai atensi dari Div Humas Polri.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
“Hari ini, teman-teman (sopir angkutan umum) minta kejelasan. Sebab, pada Februari lalu sudah dijanjikan bahwa dalam waktu dekat akan dibuatkan regulasi atau aturan untuk memayungi, dengan begitu sama sama adil. Hanya saja, sampai saat ini regulasi itu belum ada,” terangnya.
Menurut Koordinator Lapangan Angkot Wilayah Abepura, Sabaruddin aksi mogok tersebut dilakukan lantaran tuntutan mereka pada bulan juli lalu di DPRP tidak kunjung mendapatkan respon dari pemerintah baik Provinsi maupun Kota Jayapura.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Menurut Djong, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas sosial yang dipimpinnya, serius untuk menangani masalah ODGJ tersebut. Bahkan, Penjabat Walikota Jayapura juga telah menyetujui alokasi anggaran khusus untuk penanganan ODGJ di Kota Jayapura itu.
Oleh karena itu, ia meminta kepada warga dalam membuang sampah bisa ditempatnya. Jangan membuang sampah seenaknya karena bisa menggangu pemandangan dan menimbulkan bau tak sedap.
Usai melakukan panen, Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, S.IK., MH mengatakan, penanaman cabe dilakukan guna menekan laju inflasi dan cabe yang dpanen ini ditanam pada Bulan Mei lalu.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo meminta Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Jayapura segera memproses guna penunjukan Plt Direksi Perusda Baniyau.
