Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini mengakui bahwa ada tenaga honorer K2 yang dialihkan dari pemerintah Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Selatand dan 2 DOB lainnya yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang diusulkan dari dari Pemerintah Provinsi Papua.Â
 Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Bahakan kata Melvin hampir 200 orang yang bermalam di halaman kantor gubernur tersebut, mulai sejak Kamis (18/4) pagi hingga Jumat (19/4). Melvin sesalkan pemerintah hingga saat ini belum memberikan kejelasan terhadap masa depan dirinya dan teman-teman honorer lainnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan hari ini pemerintah membangun koordinasi dan diskusi bersama dengan honorer K 2 yang telah mengapdi dan mempertanyakan nasibnya atau status mereka, dimana pihaknya telah sepakat dalam rapat Koordinasi tersebut untuk mengundang instansi terkait.
  Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
  Saat ini untuk pengangkatan tenaga kontrak K2 sedang dalam proses validasi dan verifikasi ulang di tingkat Menpan RB. Setelah sebelumnya diumumkan 1.200 tenaga K2 dinyatakan lolos, namun mendapatkan penolakan dari sejumlah honorer di Lingkup Pemkot Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita menjelaskan bahwa rata-rata puskesmas pembantu yang tidak beroperasi tersebut berada di kampung-kampung lokal.
Juliana Waromi nampak berang ketika mendengar dan mengetahui apabila tandatangannya dipalsukan untuk kepentingan yang tidak ia ketahui. Iapun meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian agar bisa diungkap semua siapa saja pihak yang terlibat.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
