Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.
Sekda Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai PJ Walikota Jayapura, mengatakannya Pemkot Jayapura sedang berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan persoalan honorer di Pemkot Jayapura. Karena itu, pihaknya memastikan persoalan ribuan honorer di Pemkot Jayapura itu akan segera selesai tahun ini juga.
Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Kota Jayapura mencapai 3000-an orang. Di mana sebelumnya sebanyak lebih dari 1000 orang sudah terakomonir dalam pengangkatan formasi khusus Papua. Kemudian Pemkot Jayapura mendapatkan formasi baru untuk pengangkatan P3K sebanyak lebih dari 2000 orang. Sehingga total 3000 tenaga honorer dan kontrak di Kota Jayapura akan diangkat baik itu PNS maupun ASN P3K.
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini mengakui bahwa ada tenaga honorer K2 yang dialihkan dari pemerintah Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Selatand dan 2 DOB lainnya yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang diusulkan dari dari Pemerintah Provinsi Papua.
Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Bahakan kata Melvin hampir 200 orang yang bermalam di halaman kantor gubernur tersebut, mulai sejak Kamis (18/4) pagi hingga Jumat (19/4). Melvin sesalkan pemerintah hingga saat ini belum memberikan kejelasan terhadap masa depan dirinya dan teman-teman honorer lainnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan hari ini pemerintah membangun koordinasi dan diskusi bersama dengan honorer K 2 yang telah mengapdi dan mempertanyakan nasibnya atau status mereka, dimana pihaknya telah sepakat dalam rapat Koordinasi tersebut untuk mengundang instansi terkait.
Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Saat ini untuk pengangkatan tenaga kontrak K2 sedang dalam proses validasi dan verifikasi ulang di tingkat Menpan RB. Setelah sebelumnya diumumkan 1.200 tenaga K2 dinyatakan lolos, namun mendapatkan penolakan dari sejumlah honorer di Lingkup Pemkot Jayapura.
