Dalam postingan di platform media sosial X, BI mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada berita tersebut. "Hoaks: BI tidak menerbitkan uang Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI!" tulis B.
Namun, informasi tersebut dibantah secara tegas oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan resmi terkait adanya prajurit
Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh Reza Ch. A. Mamoribo, SE. M.Han memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan situasi yang sebenarnya. Sampai saat ini, situasi kamtibmas di wilayah Jayawijaya, khususnya di Wamena dan se
  Kakanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt Klemens Taran, S.Ag., melalui semua kepala bidangnya di Kemenag provinsi Papua mengklarifikasi terkait beredarnya iklan yang menawarkan bantuan dana pembangunan untuk sekolah dan gereja tersebut di Papua tersebut.
  Christian Sohilait kini berharap agar warga jangan terprovokasi dengan isu yang muncul jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ia meminta agar warga harus memilah informasi yang muncul selama tahapan pilkada serentak.
  Rosina juga mengajak media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat serta memerangi berita-berita hoax tersebut. Hal ini lanjut dia perlu dilakukan karena pesta demokrasi Pemilukada ini akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sehingga tensi politiknya tinggi dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres.
Sejatinya berita bohong atau hoax sangat rentan menimbulkan masalah pada hubungan sosial bahkan merugikan banyak orang. Sayangnya, sebagian besar orang, masih suka mempecayai informasi yang diterima tanpa lebih dulu mengkroscek validnya informasi tersebut. Mirisnya, informasi hoax justru lebih cepat menyebar dibanting berita fakta.
  Dia mengatakan, mengenai aturan seragam sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah ini sebenarnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 tentang petunjuk teknis seragam bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di situ semua sudah diatur secara jelas dan terperinci.
 Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, menyebut dalam pengawasan tersebut pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Misalnya pihak Kepolisian, komunitas masyarakat dan pihak terkait.
  Wakapolres mengingatkan agar kabar atau pesan apapun yang sifatnya belum jelas, bisa dikonfirmasi dulu kepada pihak keamanan. Ini juga untuk mendukung terlaksananya Pemilu damai yang tinggal menghitung hari.
