- Advertisement -spot_img

TAG

HAM

Bakar 77 Lilin di Muara Kali Anafre

Bahkan, situasi kekerasan pada 2025 terutama kekerasan bersenjata mengalami, peningkatan yang signifikan. Masih berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tren eskalasi kekerasan di tanah Papua terus berlanjut dan cenderun

Pemerintah Pusat Disebut Terlibat Dalam Pelanggaran HAM

Ada yang di Lingkaran Abepura dan ada juga di Perumnas III Waena. Ini dilakukan pagi hari. Siang harinya pendemo di Perumnas III memilih bergabung ke Lingkaran Abepura. Demo berlangsung tertib hingga pukul 15.00 WIT. Bai

Ayo Umumkan Kesulitan Patuhi HAM

Ia menyampaikan peringatan Hari HAM sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar kegiatan masyarakat sipil. Ini untuk menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berada di garis depan dalam penyelenggaraan peringatan Hari HAM

Aksi Hari HAM, Masyarakat Diminta Tidak Terprovokasi

Berdasarkan informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, Ormas yang akan menggelar Aksi Mimbar Bebas dalam rangka memperingati Hari HAM se dunia itu adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Penegakan HAM di Papua Mandeg

Ia menilai kondisi HAM saat ini masih memprihatinkan dan tidak menunjukkan perkembangan berarti, meski Indonesia telah memasuki era reformasi dan memiliki presiden baru. Menurut Gustaf, negara semestinya mampu menghadir

Kampanye 16 HAKtP, Perempuan Papua Harus Aman

  Rangkaian kegiatan kampanye di antaranya, Survei Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Tanah Papua, Podcast Perempuan Pembela HAM, Podcast Perempuan Papua dan Ekoteologi, Podcast Marital Rape, Workshop Zine, Kampanye H

Hari HAM, Rakyat Diminta Turun ke Jalan

“Terkait Hari HAM Sedunia pada, 10 Desember 2025 mendatang, kami KNPB akan melakukan aksi demo damai dilakukan di seluruh tanah Papua. Untuk itu kami meminta aparat keamanan untuk melakukan pengamanan aksi, kemudian kala

Komnas HAM Desak Pemkab Waropen Segera Buat Perda Masyarakat Adat

“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat, mengkonsolidasinya. Merumuskan seluruh kebijakan sebagai masyarakat adat untuk kemudian dibua

Kementrian HAM RI, dan Bupati Waropen Perkuat Pemahaman HAM

Sosialisasi ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dengan kehadiran langsung Bupati F.X Mote, Plh. Sekda, para staf ahli, pimpinan OPD, hingga anggota MRP Papua wilayah Waropen. Selain itu, tokoh masyarakat

Kasus Irene Sokoy Berpotensi Miliki Unsur Melanggar HAM

Menurutnya, penolakan pasien dalam keadaan darurat bertentangan dengan prinsip universal kesehatan, salah satunya asas salus aegroti suprema lex keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Ia menegaskan bahwa dalam situas

Latest news

- Advertisement -spot_img