Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran HAM”, ” Hentikan militerisme di Papua”, “Stop kapitalisasi pendidikan di Tanah Papua”, dan “
Dalam aksinya yang dimulai sekira pukul 10.30-13.30 WIT itu, para pendemo dengan koordinator umum Ambrosius Nit dan Wakorlap Martinus itu membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamplet. Spanduk putih yang ukurannya tidak te
Bahkan, situasi kekerasan pada 2025 terutama kekerasan bersenjata mengalami, peningkatan yang signifikan. Masih berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tren eskalasi kekerasan di tanah Papua terus berlanjut dan cenderun
Ada yang di Lingkaran Abepura dan ada juga di Perumnas III Waena. Ini dilakukan pagi hari. Siang harinya pendemo di Perumnas III memilih bergabung ke Lingkaran Abepura. Demo berlangsung tertib hingga pukul 15.00 WIT. Bai
Ia menyampaikan peringatan Hari HAM sebagai tanggung jawab negara, bukan sekadar kegiatan masyarakat sipil. Ini untuk menegaskan bahwa pemerintah seharusnya berada di garis depan dalam penyelenggaraan peringatan Hari HAM
Berdasarkan informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, Ormas yang akan menggelar Aksi Mimbar Bebas dalam rangka memperingati Hari HAM se dunia itu adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Ia menilai kondisi HAM saat ini masih memprihatinkan dan tidak menunjukkan perkembangan berarti, meski Indonesia telah memasuki era reformasi dan memiliki presiden baru.
Menurut Gustaf, negara semestinya mampu menghadir
Rangkaian kegiatan kampanye di antaranya, Survei Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Tanah Papua, Podcast Perempuan Pembela HAM, Podcast Perempuan Papua dan Ekoteologi, Podcast Marital Rape, Workshop Zine, Kampanye H
“Terkait Hari HAM Sedunia pada, 10 Desember 2025 mendatang, kami KNPB akan melakukan aksi demo damai dilakukan di seluruh tanah Papua. Untuk itu kami meminta aparat keamanan untuk melakukan pengamanan aksi, kemudian kala
“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat, mengkonsolidasinya. Merumuskan seluruh kebijakan sebagai masyarakat adat untuk kemudian dibua
