“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada presiden yang telah menyatakan sikapnya menindaklanjuti permintaan kelompok sipil bersenjata untuk mengedepankan dialog, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
“Terkait pernyataan dua bulan lalu soal dialog atau perundingan, sebenarnya Egianus sedang membuka komunikasi. Namun hingga kini, belum ada tanda tanda progres dialog. Masalah utamanya lantaran para pihak belum menyepakati siapa yang mau menjadi negosiator untuk melakukan proses mediasi,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6)
Dalam surat rekomendasi Komnas HAM RI atas pemenuhan hak Lukas Enembe sebagai tahanan KPK RI tersebut. Komnas HAM menyebut Lukas dapat melanjutkan program perawatan medis yang dibutuhkan, yang diperoleh sejak sebelum penahanan.
Kata Frits, pesan kemanusiaan dari Pangdam tersebut harus ada penataan ulang tentang pola operasi. Tidak hanya operasi pembebasan pilot, melainkan juga operasi tentang seluruh pasukan TNI baik organik maupun BKO.
Hasilnya ada sejumlah poin penting berhasil dihimpun dan laporan itu dibuat dalam bentuk buku. Selasa (23/5), peluncuran buku yang berjudul membuka ruang membangun dialog resmi diluncurkan. Sejumlah akademisi dan tokoh turut hadir dalam acara peluncuran buku tersebut.
Kata Frits, problem hak atas tanah dan sumber daya alam haruslah diadvokasi secara bersama antara pemilik hak ulayat dan lembaga lembaga negara serta pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan HAM atas kepemilikan hak ulayat.
“Ada fenomenal baru kekerasan yang masif di beberapa wilayah di Papua. Problem utama kita membutuhkan adanya ruang dialog, karena fenomena kekerasan bukan hanya soal di yahukimo melainkan siklus kekerasan yang masif juga terjadi di beberapa wailayh potensial seperti Lanny Jaya, Puncak Jaya dan Intan Jaya,” terangnya.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebut, ancaman proses belajar mengajar terutama di wilayah wilayah rawan konflik yang sekarang statusnya diperjelas dari rawan konflik menjadi status siaga tempur seperti Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Intan Jaya dan Puncak.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey menyatakan, tak terhitung siklus kekerasan yang terjadi akibat dari penyanderaan. Korban terus berjatuhan dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.
Dalam pertemuan tersebut, Frits Ramandey didampingi Melchior Weruin, Livand Breemer, Yohana Tukayo dan M. Ridwan Herdika. Adapun Kapolda ditemui di Kantornya Mapolda Papua begitu juga Pangdam yang ditemui di ruang kerjanya.
