“Komnas HAM yakin, Polisi telah mengantongi bukti petunjuk lebih dari satu atas kasus kematian Michelle. Dengan bukti tersebut, mestinya kasus ini bisa terang benderang,”tegas Frits dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Kantor Komnas HAM, Selasa (5/9).
“Aparat Kepolisian harus mengungkap pembunuhan Michelle Kurisi dengan terbuka dan transparan, termasuk siapa-siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Sehingga mereka bertanggungjawab dan keadilan bagi keluarga korban dapat terwujud,” kata Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (2/9).
Menurut Frits, setelah pemekaran. Siklus kekerasan bisa akan lebih berkembang bahkan lebih sporadis di era pemekaran jika konfliknya tidak dikelola secara baik. Bahkan, sudah menunjukan tanda tanda itu.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan, sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Komnas menangani empat kasus besar yang terjadi di Dogiyai.
“Dalam pernyataan Presiden per 3 Juli sebelum dirinya bertolak ke Autralia dan PNG, Jokowi dalam vidionya menyatakan terkait dengan sandera akan kedepankan negosiasi,” kata Kepala Komnas HAM Papua kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/7).
Korban pelanggaran HAM kasus pembobolan gudang senjata Linus Hiluka menyatakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena khususnya kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/Jayawijaya tahun 2003 harus ada penengah untuk menyelesaikan kasus ini karena pelaku dan pelaku dan korban tidak bisa menyelesaikan hal ini.
Memasuki tahun kesepuluh dari kepemimpinan presiden Joko Widodo(Jokowi),telah menghasilkan berbagai kebijakan untuk tanah Papua bahkan presiden mengunjungi Papua secara rutin. Papua, satu-satunya provinsi dengan frekwensi kunjungan yang paling istimewa. Sayangnya, tidak ada kebijakannya tanpa aksi penolakan selain itu berbagai kebijakan yang ada cenderung hanya mampu menyentuh aspek fisik (infrastruktur). Ini pun masih dapat dipilah, antara kebijakan yang benar-benar berkontribusi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan slogan bombastis ‘meningkatkan kesejahteraan’ dan kebijakan sebagai alat kapitalis yang justru menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat kecil. Terbukti, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Papua dalam 10 tahun kepemimpinannya tetap di urutan paling bawah.
Terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis dan perusakan hutan bakau di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut, Komnas HAM Papua akan melakukan investigasi.
“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada presiden yang telah menyatakan sikapnya menindaklanjuti permintaan kelompok sipil bersenjata untuk mengedepankan dialog, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
“Terkait pernyataan dua bulan lalu soal dialog atau perundingan, sebenarnya Egianus sedang membuka komunikasi. Namun hingga kini, belum ada tanda tanda progres dialog. Masalah utamanya lantaran para pihak belum menyepakati siapa yang mau menjadi negosiator untuk melakukan proses mediasi,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6)
