Hal ini berkaitan dengan aksi pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa tersebut menggelar unjuk rasa pada Jumat (1/12), dalam rangka memperingati deklarasi Provinsi Papua Barat.
"Saya juga minta Kadis PUPR serta pejabat lainnya dan para pengusaha, agar bekerja dengan benar dan tidak main-main. Karena melakukan hal yang tidak benar akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK," tegasnya.
Dalam sambutannya Ridwan mengapresiasi Baznas Papua, pasalnya mantan Sekda Papua itu menilai langkah Baznas Papua dalam membangun RLH dan bantuan Zmart bagi Kaum Duafa merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
“Saya yakin rasa sukacita ini tak hanya berada di tengah-tengah kita saat ini, tapi kami yakin rasa suka cita ini ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini adalah ucapan terimakasih dan apresiasi,”ungkapnya saat ditemui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.
Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
Fauziyah mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum ini sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan terhadap pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional selama ini.
Gubernur menyebut, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023. Rencananya pencanangan Road To HAKORDIA 2023 Papua digelar di Istora Papua Bangkit pada 14-15 November 2023.
Delapan nama tersebut diantaranya Jajaran Dewan Komisaris PT. BPD Papua yakni Yorgemes Derek Hegemur sebagai Komisaris Utama, Nataniel D. Mandacan sebagai Komisaris Non Independen, Dortheis Sesa selaku Komisaris Independen, Arobi A. Aituarauw sebagai Komisaris Independen.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
