Klemens mengingatkan Pemkab Jayapura bisa terus memacu kinerja dengan baik di TA 2023. Jangan ada program kegiatan, khususnya fisik pencapaiannya tidak maksimal, sehingga dana yang sudah dimasukkan dalam DPA tidak bisa terserap dengan baik dan bisa terjadi Silpa.
Korban pelanggaran HAM kasus pembobolan gudang senjata Linus Hiluka menyatakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Wamena khususnya kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/Jayawijaya tahun 2003 harus ada penengah untuk menyelesaikan kasus ini karena pelaku dan pelaku dan korban tidak bisa menyelesaikan hal ini.
Dengan adanya penambahan gedung ataupun rehab gedung, tentu ini hal yang bagus sehingga bisa memberikan semangat bagi dewan dan pegawai di DPRD Kabupaten Jayapura dalam bekerja melayani aspirasi rakyat.
Untuk mengetahui proses pemekaran kampung dan distrik, DPRD Mimika mengundang beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Jumat (21/7/2023).
Dari Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) Sihar L. Tobing keluar dari sidang karena sidang paripurna tidak dihadiri oleh Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo. Ia merasa dewan tidak dihargai, padahal penutupan sidang ini sangat penting, dimana setiap fraksi memberikan pandangannya terkait LKPD TA 2022.
"Selain itu juga ada undangan dari 2 perusahaan di Jepang yakni perusahaan Atraction Himisho yang bergerak bidang usaha pengolahan hasil dan perusahaan zoom teknologi yang bergerak di bidang pengembangan SDM Tenaga Kerja.
Tiga kelompok masyarakat yang sempat bertikai hingga menyebabkan beberapa korban jiwa di Nduga beberapa waktu lalu, akhirnya sepakat untuk berdamai. Hal ini menyusul pertemuan yang difasilitasi oleh Pemda Nduga, Polres Nduga, Kodim Nduga, DPRD Nduga dan juga para tokoh yang ada di Nduga, Rabu (19/7) kemarin.
Komisi C DPR Kabupaten Merauke menyoroti pembangunan jalan Muram Sari, Distrik Semangga Kabupaten Merauke yang baru dibangun melalui APBD 2022 lalu, namun saat ini dilaporkan sudah mulai rusak.
“Belum tahu juga apakah persoalan hutan bakau yang rusak dan ditimbun ini diketahui oleh anggota DPR di Kota Jayapura atau tidak sebab sampai sekarang kami juga tidak tahu ada statemen dari mereka atau tidak, masih sepi – sepi saja,” kata Petronela Merauje, satu tokoh perempuan asal Engros, Kamis (13/7).
Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, Krisman Fonataba sudah sejalan dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 tentang kewenangan lembaga pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Bab III pasal 32 ayat 1-6. Nomenklaturnya mengatur tentang kursi pengangkatan unsur Orang Asli Papua.
