Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, pihaknya telah mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat P
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik keras setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi yang mendesak penarikan pasukan Amerika dari konflik dengan Iran. Trump menilai langkah tersebut mengganggu upa
DPR Papua menggelar rapat paripurna pembukaan penetapan rekomendasi DPR Papua terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025, sekaligus pembahasan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pro
Pembubaran majelis rendah Parlemen Jepang yang beranggotakan 465 kursi tersebut dilakukan pada awal masa sidang parlemen reguler, sebuah keputusan langka yang terakhir kali terjadi 60 tahun lalu. Dengan pembubaran itu, J
“Gedung milik negara memang tidak boleh sembarangan dimasuki. Harus ada aturannya. Harus daftar, menyatakan kepentingan datang, menyatakan saya siapa, kemudian mau ngapain,” kata Puan.Puan mengibaratkan Gedung DPR sebaga
”Ketika terjadi caos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskersi, masalahnya, dampak diskersi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efek
Tak pelak, aksi itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Dosen Hukum Stikom Semarang Methodius Kossay. Kepada Cenderawasih Pos Dosen Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik itu mengatakan bahwa aksi demonst
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maup
Menurutnya pihak ketiga masih bertanggung jawab atas pembangunan itu. Namun terkait dengan durasi waktu politikus partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih detail. Sementara untuk progres dari pembangunan itu Yuli mengaku belum dilakukan pengecekan lagi.
"Saya dan saudara Paskalis Imadawa berkomitmen mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang dalam visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif dan partisipatif,"kata gubernur Apolo Safanpo.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Yusak mengatakan, wacana Pemilihan kepala daerah secara langsung pernah dilakukan, dan keluarlah undang-undang pada waktu itu dan kemudian ditolak oleh masyarakat. Sehingga undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Pilkada langsung mulai dilakukan sejak 2004, dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru Nomor 32 Tahun 2004.
‘’Jumlah yang dikeluarkan paslon tidak sedikit. Mulai dari miliaran, puluhan sampai ratusan miliar. Apalagi kalau wilayahnya cukup luas dengan transportasi yang cukup sulit. Biayanya pasti lebh besar,’’ katanya.Dikatakan, sistem pemilihan umum sekrang dengan melakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dengan biaya yang lebih murah.
"Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, Estella Raquel dapat disetujui," tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin sidang paripurna.
Pelantikan ini dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945," ucap Syarifuddin diikuti para anggota dewa.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan ditemukan. Marwan Ja’far, salah seorang anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi mengatakan, pihaknya menemukan banyak masalah serta penyimpangan. Salah satu yang penting adalah tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan oleh Saudi secara gelondongan.
Meski begitu, hingga saat ini, Komisi III dan Komisi X belum merilis jadwal sidang yang akan membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dito memastikan bahwa kedua komisi tersebut menjadikan sidang tentang naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sebagai prioritas. "Kami masih menunggu dan memahami karena pasti DPR punya banyak prioritas. Tapi, saya melihat DPR sudah memprioritaskan agenda ini," tambahnya.
Fahmi yang juga dikenal sebagai pengamat militer itu mengatakan, pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
"Isu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," kata Tito.
Sekadar diketahui, pleno tingkat provinsi untuk KPU Mappi tersebut dimulai sejak Jumat (08/03/2024) sekitar pukul 19.00 WIT. Namun karena Komisioner Bawaslu Kabupaten Mappi masih perjalanan dengan transportasi air dan darat dari Mappi ke Merauke sehingga pleno tersebut diskorsing sampai Sabtu pagi.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Kesbangpol Provinsi Papua Selatan sedang menggodok draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Sedangkan untuk pemilihan DPR afirmasi tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.
“Provinsi Papua pegunungan merupakan provinsi terakhir yang kami kunjungi dari Provinsi Pemekaran yang ada di Tanah Papua, kami Komisi IX satu –satunya yang melakukan kunjungan kerja di wilayah daerah otonomi baru dari Provinsi Papua dan Papua barat,”ungkapnya Rabu (4/10) di Gedung Aithosa Wamena.
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengatakan, salah satu tugas BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Program ini merupakan gagasan Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM Satu Harga tanpa terkecuali di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan pers, Tenga Ahli Komisi IX DPR RI, Efalina Gultom mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan bekerja keras mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa.Terutama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Sosialisasi ini dilakukan agar penurunan angka stunting senantiasa dapat dicapai sesuai yang ditargetkan dan peserta sosialisasi juga bukan hanya memiliki pemahaman baru terkait stunting.
”Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,” kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4).
Tokoh politik yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat, menyoroti kinerja DPRD kabupaten Jayapura yang menurutnya sangat lemah dalam membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
"Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik," kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Dia mengatakan, hal itu diketahui setelah pihaknya mendapatkan informasi bahwa sementara ini jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura sudah mencapai lebih dari 200.000 jiwa dari sebelumnya sebanyak 171.000 lebih jiwa.
Dikutip dari kantor Berita Antara, Rifqi menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah terus berupaya menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah terluar dan sulit dijangkau oleh akses jaringan listrik PLN.
