”Ketika terjadi caos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskersi, masalahnya, dampak diskersi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efek
Tak pelak, aksi itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Dosen Hukum Stikom Semarang Methodius Kossay. Kepada Cenderawasih Pos Dosen Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik itu mengatakan bahwa aksi demonst
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maup
Menurutnya pihak ketiga masih bertanggung jawab atas pembangunan itu. Namun terkait dengan durasi waktu politikus partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih detail. Sementara untuk progres dari pembangunan itu Yuli mengaku belum dilakukan pengecekan lagi.
"Saya dan saudara Paskalis Imadawa berkomitmen mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang dalam visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif dan partisipatif,"kata gubernur Apolo Safanpo.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Yusak mengatakan, wacana Pemilihan kepala daerah secara langsung pernah dilakukan, dan keluarlah undang-undang pada waktu itu dan kemudian ditolak oleh masyarakat. Sehingga undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Pilkada langsung mulai dilakukan sejak 2004, dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru Nomor 32 Tahun 2004.
‘’Jumlah yang dikeluarkan paslon tidak sedikit. Mulai dari miliaran, puluhan sampai ratusan miliar. Apalagi kalau wilayahnya cukup luas dengan transportasi yang cukup sulit. Biayanya pasti lebh besar,’’ katanya.Dikatakan, sistem pemilihan umum sekrang dengan melakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dengan biaya yang lebih murah.
"Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, Estella Raquel dapat disetujui," tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin sidang paripurna.
Pelantikan ini dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
