DPR

"Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, Estella Raquel dapat disetujui," tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin sidang paripurna.

Pelantikan ini dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945," ucap Syarifuddin diikuti para anggota dewa.

Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

Penetapan anggota dewan terpilih mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan. 

Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan ditemukan. Marwan Ja’far, salah seorang anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi mengatakan, pihaknya menemukan banyak masalah serta penyimpangan. Salah satu yang penting adalah tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan oleh Saudi secara gelondongan.

Meski begitu, hingga saat ini, Komisi III dan Komisi X belum merilis jadwal sidang yang akan membahas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dito memastikan bahwa kedua komisi tersebut menjadikan sidang tentang naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sebagai prioritas. "Kami masih menunggu dan memahami karena pasti DPR punya banyak prioritas. Tapi, saya melihat DPR sudah memprioritaskan agenda ini," tambahnya.

Fahmi yang juga dikenal sebagai pengamat militer itu mengatakan, pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik. 

Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.

"Isu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," kata Tito.