Fahmi yang juga dikenal sebagai pengamat militer itu mengatakan, pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi di Papua berlanjut. Atau sebaliknya, bersedia merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
"Isu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta, sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah, sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk," kata Tito.
Sekadar diketahui, pleno tingkat provinsi untuk KPU Mappi tersebut dimulai sejak Jumat (08/03/2024) sekitar pukul 19.00 WIT. Namun karena Komisioner Bawaslu Kabupaten Mappi masih perjalanan dengan transportasi air dan darat dari Mappi ke Merauke sehingga pleno tersebut diskorsing sampai Sabtu pagi.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Kesbangpol Provinsi Papua Selatan sedang menggodok draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Sedangkan untuk pemilihan DPR afirmasi tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.
“Provinsi Papua pegunungan merupakan provinsi terakhir yang kami kunjungi dari Provinsi Pemekaran yang ada di Tanah Papua, kami Komisi IX satu –satunya yang melakukan kunjungan kerja di wilayah daerah otonomi baru dari Provinsi Papua dan Papua barat,”ungkapnya Rabu (4/10) di Gedung Aithosa Wamena.
Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengatakan, salah satu tugas BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Program ini merupakan gagasan Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM Satu Harga tanpa terkecuali di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan pers, Tenga Ahli Komisi IX DPR RI, Efalina Gultom mengemukakan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan bekerja keras mempercepat perbaikan gizi untuk kehidupan anak-anak generasi penerus bangsa.Terutama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
