“Langkah-langkah itu belum bisa kita sebut setelah nanti kita lihat kalau sudah ada UU pembentukannya. Kalau dalam UU pembentukannya pasti ada pedoman petunjuknya,” kata Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyikapi soal aset Pemerintah Provinsi Papua yang ada di kabupaten yang nantinya masuk dalam tiga DOB, Kamis (30/6).
RENCANA pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua memang banyak pro kontra,dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk di Nabire, yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Hal itu disampaikan Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Papua. Gerakan tersebut dilakukan sejumlah organisasi. Mulai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah organisasi lainnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menyiapkan titik kumpul untuk pawai sebagai bentuk kegembiraan atas penetapan Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) hari ini, yakni Kantor Bupati Merauke yang akan menjadi Kantor Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Menurut Jusuf Kalla, alasan mendasarnya mengapa Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa wilayah lagi karena memang Provinsi Papua sejauh ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai luas wilayah yang sangat besar.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei. AB, SE usai melakukan apel gelar pasukan TNI/Polri menyatakan, gelar pasukan ini sengaja dikumpulkan di Tugu Salib (Wio Silimo) untuk nelakukan apel kesiapan dalam rangka penetapan DOB.
“Penetapan DOB ini bukan dari daerah, ini dari pemerintah pusat sehingga apapun yang nanti diumumkan, termasuk menjadikan Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan yang pasti akan diikuti saja,” ungkapnya, Rabu (29/6) kemarin.
Plt Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang, Aloysius Giayi menjelaskan, masa peserta aksi demo itu merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pegubin. Selain itu, sejumlah mahasiswa juga ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut.
Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Untuk Papua mengatakan, melihat fakta pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh masyarakat Papua sangat dikhawatirkan akan memicu konflik social antara kelompok yang menolak kebijakan DOB dan kelompok menerima kebijakan DOB.
Sejumlah tokoh adat dan intelektual serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pegubin) menyatakan siap mendukung rencana pengesahan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 Juni 2022.
