Sebagaimana, jika tak ada perubahan akhir Oktober 2022 peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur di tiga wilayah DOB di Papua. “Kita sebagai provinsi induk diminta oleh Mendagri untuk mendata semua kebutuhan ASN untuk mengisi di tiga wilayah DOB,” kata Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (6/10) kemarin.
Selasa (4/10) kemarin, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna melakukan rapat dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si, Sekertaris Tim Pemekaran PPS Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan sekda dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.
“Jika itu dilakukan maka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, karena Pj akan kerja durasinya 2 tahun untuk mempersiapkan pemeritahan transisi,” kata mantan Bupati Jayawijaya ini kepada wartawan, Sabtu (1/10) malam.
Usai melantik 3 anggota Majelis rakyat Papua pergantian antar waktu di gedung Lukman kantor gubernur provinsi Papua, Jumat, (30/9). Ia mengatakan bahwa tidak menunggu waktu lama tiga provinsi akan diresmikan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Maddaremmeng mengatakan, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Satgas tersebut telah turun langsung ke tiga provinsi baru untuk memastikan dukungan terhadap persiapan penyelenggaraan pemerintahan di DOB tersebut.
‘’Sudah ada informasi resmi dari Pak Mendagri kepada saya. Nanti saya akan bergeser ke Jakarta untuk kita bicara tentang persiapan pelantikan carateker plus peresmian kantor penjabat Papua Selatan dan 2 kantor penjabat gubernur lainnya di tanah Papua,’’ kata bupati Romanus Mbaraka.
Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Hal ini dikatakannya karena menurutnya tujuan dari PRP bukan untuk memulangkan masyarakat dari Papua tetapi mengajak mereka untuk sadar akan situasi Papua. Sehingga bersama-sama melawan sistem pemerintahan Indonesia yang menindas orang Papua dan juga masyarakat non Papua di Papua.
“Jika melihat dari sisi aturan maka harus eselon 1 tapi jika didata kembali berapa sih orang Papua yang punya jabatan eselon satu? Yang kami tahu hanya Dr. Felix Wanggai karena selebihnya adalah eselon II,” katanya saat ditemui di DPRP, Selasa (2/8) siang kemarin.
