Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.
Nah persoalan jalannya Daerah Otonomi Baru (DOB) tentu tak lepas dari penganggaran yang cukup. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mendampingi setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Bagaimana tidak, penganggaran awal untuk tiga DOB ini dibebankan kepada provinsi induk. Jadi tiga provinsi baru ini masih harus bergantung pada Provinsi Papua untuk agenda persiapan – persiapannya.
Musda yang dibuka secara langsung Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus tersebut diikuti pengurus DPD Golkar Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Nanti akan ada Tim Kajian yang akan bekerja sehingga memberikan alasan-alasan dan pertimbangan–pertimbangan kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang nanti dilanjutkan kepada Bapak Panglima,’’ tandas Pangdam Muh Saleh Mustafa kepada wartawan di Merauke Selasa (11/10) malam.
‘’Kami dari Forum Intelektual Papua Selatan meminta agar pengisian Sekda Provinsi Papua Selatan nanti adalah orang asli Papua dari Selatan Papua, apakah itu anak-anak dari wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi atau Kabupaten Asmat tidak masalah. Yang penting bukan orang dari luar Selatan Papua,’’ kata Damianus Katayu kepada wartawan di Merauke, Jumat (7/10).
Sebagaimana, jika tak ada perubahan akhir Oktober 2022 peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur di tiga wilayah DOB di Papua. “Kita sebagai provinsi induk diminta oleh Mendagri untuk mendata semua kebutuhan ASN untuk mengisi di tiga wilayah DOB,” kata Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (6/10) kemarin.
Selasa (4/10) kemarin, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna melakukan rapat dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si, Sekertaris Tim Pemekaran PPS Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan sekda dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.
“Jika itu dilakukan maka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, karena Pj akan kerja durasinya 2 tahun untuk mempersiapkan pemeritahan transisi,” kata mantan Bupati Jayawijaya ini kepada wartawan, Sabtu (1/10) malam.
Usai melantik 3 anggota Majelis rakyat Papua pergantian antar waktu di gedung Lukman kantor gubernur provinsi Papua, Jumat, (30/9). Ia mengatakan bahwa tidak menunggu waktu lama tiga provinsi akan diresmikan.
