Sunday, November 24, 2024
28.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DOB

Penjabat Gubernur OAP Wujud Afirmasi

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa keberpihakan dan pemberdayaan OAP adalah roh dan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. “Harus ada langkah-langkah terobosan memberikan kesempatan dan ruang kepada orang asli Papua.

Rencana Pelantikan Penjabat Gubernur Sebelum 10 November 

    Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang telah mengikuti pertemuan dengan Wamendagri  di Bali baru-baru ini ditemui media ini, Jumat (4/11) mengungkapkan bahwa informasi yang pihaknya terima saat melakukan pertemuan dengan Mendagri di Bali bahwa pelantikan penjabat gubernur 3 DOB tersebut akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.

Bupati Mathius: Birokrasi Era Otsus di Papua Harus Diubah

Gagasan keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pendekatan kebudayaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan dan hak dari masyarakat nusantara di Papua. Namun, bicara keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang asli Papua itu bisa diberdayakan.

Tiga Pokja Telah Bekerja Maksimal, Tinggal Tunggu Pelantikan dan Persemian

Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja  yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.

Pelantikan dan Peresmian Tiga DOB Digelar di Jakarta 

‘’Nah, kita tunggu dalam satu dua minggu ke depan di awal bulan November ini. kemarin dengan pak Mendagri sudah diberi informasi resmi dan nanti surat resmi akan menyusul untuk para bupati yang ada di Selatan Papua ini akan diundang  mengikuti pelantikan  di Jakarta,’’ tandasnya.

Penjabat Gubernur di 3 Wilayah DOB Diusulkan ke Presiden

Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja  yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.

Pemekaran Bebankan Anggaran Daerah?

  Nah persoalan jalannya Daerah Otonomi Baru (DOB) tentu tak lepas dari penganggaran yang cukup. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mendampingi setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Pemerintah Pusat Diminta Handel Dana Tiga DOB

Bagaimana tidak, penganggaran awal untuk tiga DOB ini dibebankan kepada provinsi induk. Jadi tiga provinsi baru ini masih harus bergantung pada Provinsi Papua untuk agenda persiapan – persiapannya.

Parpol Pertama Bentuk Kepengurusan Provinsi di Papua Selatan

Musda  yang dibuka secara langsung Sekertaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus  tersebut diikuti pengurus DPD Golkar Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Asmat. 

Pembentukan Kodam Baru di Tiga Provinsi DOB Dikaji

Nanti akan ada Tim Kajian yang akan bekerja sehingga memberikan alasan-alasan dan pertimbangan–pertimbangan kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang nanti dilanjutkan kepada Bapak Panglima,’’ tandas Pangdam Muh Saleh Mustafa kepada wartawan di Merauke Selasa (11/10) malam. 

Latest news

- Advertisement -spot_img