Serah terima tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung penguatan birokrasi di provinsi termuda di Indonesia. Dengan tersedianya hunian yang layak, ASN diharapkan dapat bekerja lebih nyaman sehingga pelayanan kepada masyara
Dokumen LHP BPK RI tersebut diserahkan Staf ahli BPK Bidang Manajemen Resiko, Dr. Heri Subowo diterima Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun. Gubernur Apolo Safanpo atas nama Pemerintah Provins
Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Papua saat ini menunjukkan penguatan aktivitas domestik yang semakin baik. Dari sisi produksi, sektor pertanian menjadi penyumbang utama setelah konstruksi, sementara dari sisi konsumsi, pertumbuhan ditopa
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Deklarasi calon daerah otonomi baru ini dihadiri masyarakat dari tiga suku besar di Distrik Benawa, yakni Suku Meek, Mapauri, dan Yali.
Bupati Yalimo Nahor Nekwek mengatakan pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarak
Menariknya, rapat ini juga terhubung secara virtual dengan Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan P. Mandenas, guna mensinkronkan langkah daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, usai p
Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia mengenang momentum bersejarah pada tanggal 12 Desember 2012 di Lapangan Trikora Serui sebagai titik tolak kuatnya keing
 Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tenga
Menurut Wonda, tim itu diisi oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Jayapura yang berasal dari Grime Nawa sehingga ke depan semua urusan terkait pemekaran, maka pemerintah daerah yang mengerjakan.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.
