Selalu saja ada yang ditemukan terlibat. Yang terbaru adalah memberikan dukungan tidak secara langsung melainkan lewat media sosial. Ini juga akan menjadi catatan pihak Bawaslu untuk melakukan patroli cyber.
Jeri menyebut, dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ada ketentuan. Adapun yang mengatur hal tersebut dari pusat.
Koordinator Aksi, Yesaya Heselo yang merupakan salah satu ASN di Pemda Jayawijaya menegaskan jika aksi ini dilakukan secara spontanitas dan merupakan bentuk kekecewaan ASN dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai dengan saat ini TPPnya tidak dibayarkan yang idealnya sebenarnya dibayarkan setiap triwulan.
“Ketentuan dan kualifikasi bagi CPNS yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai PNS sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN antara lain pasal 34 yaitu CPNS wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun.
Asisten 1 Sekda Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan, Pemkab Jayawijaya sebenarnya sudah mengumumkan kepada seluruh ASN, apabila ada yang ingin mutasi ke Provinsi Papua Pegunungan agar segera mengajukan permohonan resmi kepada bupati dan telah dibuka selama 4 hari untuk menunggu pengusulan dari ASN.
Orang nomor satu di Merauke ini mengingatkan, untuk tidak menggap remeh jabatan ASN. Karena dengan jabatan itulah piring nasi ada di sana. Sebab itu, harus rajin masuk kantor dan disiplin.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, dokumen tersebut berisi data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim untuk mengisi formasi 20 ribu yang disediakan pemerintah pusat.
“Dalam Rakornas PB PGRI ada beberapa penegasan yang diberikan PB PGRI yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting dunia pendidikan.”ungkapnya, Sabtu (30/7).
“Penempatan ASN di tiga provinsi yang baru dibentuk menunggu petunjuk resmi dari pusat. Pada intinya Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk siap melaksanakan petunjuk pusat,” ungkap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Menurut Delon, proses verifikasi dan validasi data yang memakan waktu hingga bertahun tahun. Selain itu, teman teman banyak yang sudah dirumahkan. “Janji-janji manis pejabat yang selalu diutarakan, namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi dengan alasan teknis yakni menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB,” kata Delon kepada Cenderawasih Pos.
