Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudinato mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak menambah waktu libur sendiri.
Ya, hal ini terlihat sejak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua sudah membuka proses pendaftaran sejak 17 November lalu, jumlah ASN yang "berminat" di tiga DOB tersebut tak sampai 100 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,(BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw menegaskan akan memperjuangkan seluruh hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura. "Ketika saya dilantik sebagai Kepala BKPSDM, saya akan memperjuangkan semua hak pegawai yang ada," tegasnya, Jumat (16/12).
Setelah menujuk 10 pejabat eselon II pada 1 Desember 2022, Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kembali menunjuk 9 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pelaksana tugas (Plt).
291 ASN yang baru terangkat ini, menerima SK sebagai calon ASN pada Desember 2020 lalu. Kemudian Tahun 2021 mengikuti latihan dasar dan semuanya dinyatakan lulus. Setelah dua tahun, akhirnya menerima SK pengangkatan.
Selain jalan santai, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar, donor darah dan vaksinasi dimana untuk mengecek bagaimana kondisi Kesehatan ASN di lingkungan Provinsi Papua.
Kepala Dinas Provinsi Papua dr Robby Kayame mengharapkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di sekitar Stadon Lukas Enembe turut mengambil bagian untuk melakukan vaksinasi.
Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mengambil langkah langkah teknis ikut serta menempatkan ASN nya di DOB. Namun lagi lagi ini menjadi kewenangan pemeritah yang masih dikonsolidasikan antara pemerintah pusat dengan pejabat Pemrov juga kabupaten cakupan,” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/10).
