Dalam video berdurasi 3 menit 54 detik itu memperlihatkan, seorang oknum ASN mengenakan pakaian dinas hitam putih dengan logo Pemkab Mimika tengah melindungi seorang perempuan berbusana hitam bercorak putih yang diduga sebagai selingkuhannya dari kecaman seorang perempuan lainnya yang mengenakan setelan putih hitam.
“Bawaslu sudah melakukan klarifikasi, hasil dari kajian Bawaslu terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN. Sehingga sudah diterbitkan rekomendasi ke BKN,” kata Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengungkapkan bahwa pihaknya akan melkukan penelusuran terhadap 3 oknum ASN yang dilaporkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada serentak yang sedang berlangsung.
Kini, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa telah menunjuk jabatan sementara untuk Kepala Disbudpar Kabupaten Jayapura dijabat Plt dari Sekretaris Disbudpar Kabupaten Jayapura, sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura di rangkap Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi.
Dalam kunjungannya di masing-masing OPD ini, Pjs Bupati Hasuka Hisage mengapresiasi kekompakan para pegawai dalam bekerja. Ia juga mendorong para pegawai di tiap OPD di Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan tugas dengan damai dan penuh suka cita. Hal ini penting untuk semangat membangun di Kabupaten Yalimo.
“Jika waktu kehadiran pukul 7:30 WIT, harusnya ASN hadir tepat waktu. Namun fakta yang saya temukan di lapangan, masih banyak yang tidak hadir,” kata Ramses kepada wartawan usai melakukan sidak. Hal ini kata Ramses menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan tanggung jawab gubernur untuk menertibkannya.
Namun, kata Ramses, masih perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan terus bekerja sama yang baik bersama pegawai maupun pimpinan. "Pemimpin menentukan arah organisasi dan diikuti oleh seluruh anggota organisasi," ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyatakan terselesaikannya rumah susun ini merupakan wujud dari aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu kepada DPR RI sehingga bisa dilihat hari ini rumah susun ini berdiri, namun bukan hanya ini tapi masih banyak lagi yang dilakukan tentunya ini bukan hanya sekedar hanya berbicara popularitas dengan program ini
