Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo. S.E, M.BA menyatakan banyak ASN yang ingin menjadi bendahara di dalam OPD nya masing -masing, namun sayangnya banyak juga yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga penyalaguna
Menurutnya, penerapan absensi digital ini tak lepas dari pro dan kontra di kalangan pegawai. Ia mengakui bahwa sejumlah pegawai merasa keberatan karena sistem ini memaksa mereka keluar dari zona nyaman.
Aksi bersih-bersih sampah ini dipimpin langsung Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM, didampingi Wakil Bupati Yalimo Yan Kirakla,SPD, serta para ASN, TNI/POLRI serta para Pelajar siswa/siswi. SMPS YAPESMI Elelim Yalim
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan selain melakukan pengawasan OPD juga harus tahu alur dan arah kebijakan yang dilakukan dan terutama tepat sasaran penyerapan anggaran kepada masyarakat, o
Jhoni yang lahir di Kota Medan, Sumatra Utara pada, 9 Juni 1973, saat ini ia memasuki usia kurang lebih 52 tahun. Setelah lulus kuliah, aAlumni S1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1996, beberapa tahun ke
"Pembayaran Gaji ke-13 akan segera diproses besok. Kami berharap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera menugaskan bendahara gaji masing-masing untuk mempercepat proses administrasi. Mengingat pa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 49,3 triliun untuk menyalurkan gaji ke-13 yang cair pada Juni 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Catue menekankan bahwa seluruh ASN wajib memahami risiko dan dampak dari penyalahgunaan media sosial, termasuk bahaya hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, judi online (judol), hingga pinjam
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
Menurut Fredy, sesuai dengan kebijakan terbaru melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah pusat kini membuka ruang bagi pengangkatan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. Jhon Tabo, SE, MBA, menegaskan dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik mela
Terkait hal tersebut, Johannes mengaku menerima informasi bahwa banyak pegawai yang setiap harinya hadir di kantor namun tidak mendapat tugas dari pimpinan OPD untuk dikerjakan dan hanya menganggur saat jam kerja.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai menggunakan sistem absensi online sejak pagi hari ini, Senin (26/5). Ia bahkan menyebut bahwa dirinya menjadi pejabat perta
Menurut Fredy, sesuai dengan kebijakan terbaru melalui Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah pusat kini membuka ruang bagi pengangkatan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
“Indikasinya bisa saja atau kapan saja bisa menimpulkan konflik. Jadi, bapak kepala BKN RI kami usulkan untuk menyediakan lapangan kerja buat para pengangguran ini melalui pengadaan formasi ASN khusus kabupaten-kabupate
Juliana berharap dengan diterbitkannya SK tersebut, para pegawai dapat bekerja secara optimal dan bertanggung jawab atas tugas pokok masing-masing. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, integritas, dan semangat kerja
Abisai Rollo menyampaikan bahwa mulai Senin (19/5) kemarin ia mulai Turkam yang diawali di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami. "Mulai hari ini (kemarin) saya Turkam, ASN tidak boleh tinggalkan kantor, jalankan tugas s
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, yang memimpin langsung apel tersebut menekankan pentingnya menanamkan kembali semangat perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan daerah.
Anton juga menegaskan bahwa keterlambatan masuk kantor akan berdampak pada penyesuaian jam kerja. Ia meminta semua ASN dan honorer menunjukkan kinerja yang baik, karena status honorer dan ASN akan dievaluasi berdasarkan
Seusai mendaftar dan berkasnya diterima,. Nelson Sasarari mengungkapkan, sebagai seorang ASN yang telah memenuhi persyaratan, pendaftaran Sekda defenitif ini merupakan peluang bagi setiap ASN yang telah memenuhi sya
Pertama, adalah Ferdinandus Kainakaimu yang datang mendaftar sekitar pukul 09.30 WIT. Ferdinandus Kainakaimu yang masih menjabat sebagai Sekda Mappi itu datang dengan iring-iringan perwakilan masyarakat 4 kabupaten. Se
Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menyebutkan untuk rumah susun tak di terima di Provinsi Papua Pegunungan, kalau pemerintah pusat mau membantu perumahan masyarakat atau ASN mungkin harus per unit atau kompleks kopel i
"Karena kehadiran BPK disini untuk menerima konfirmasi langsung dari kita sebagai pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 kemarin," ungkap Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat
Ketua F-ASN Kabupaten Jayapura, Jack Puraro mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas respon, Bupati Jayapura atas waktunya bertemu dengan pihaknya. "Dalam pertemuan ini, kami sekaligus menyampaikan keluhan atau aspirasi kami kepada Bupati Jayapura,” ujarnya
Rustan Saru mengingatkan semua kepala kelurahan untuk memperhatikan atribut para pegawainya. "Disiplin berpakaian itu juga harus diperhatikan, karena itu penting sebagai identitas kita sehingga masyarakat bisa tau bahwa
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes Kambuaya serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditempati Urip Supriadi Sukirno yang dulu dijabat Marthinus Rumbino. Gubernur Ramses Limbong me
Soal jabatan ASN eselon III dan IV, Gubernur Ramses mengaku saat ini sedang berproses dan menunggu pertimbangan teknis (Pertek). “Siapa pun yang terpilih sesuai hasil ajuan dari OPD masing-masing, maka itulah yang kami
Adapun sejumlah pejabat yang diroling diantaranya, Kepala Dinas PUPR, Nofdi J Rampi diroling dengan Kepala BPBD, Asep A.M Khalid. Kadis Pendidikan, Abdul Majid dirrolling dengan Kadispora, Rocky Bebena. Kepala BKPP, Ro
Salah satu perwakilan tenaga honorer, Festus, menyebutkan di hadapan Ketua DPRK Sarmi, bahwa proses seleksi ASN tahun 2024 di Kabupaten Sarmi diduga sarat dengan manipulasi, terutama pada level Organisasi Perangkat Daera
Diakuinya, pada apel ke 4 dilingkungan Kantor Bupati Jayapura, sudah banyak ASN yang mengikuti apel.
"Meski masih ada ASN yang terlambat, dan akhirnya berdiri diluar pagar, namun saya cukup puas karena masih banyak ASN
Menurut Bupati Dominggus, apel pagi tidak hanya sebagai bentuk kedisiplinan ASN, tetapi juga menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi kerja setiap bulan.“Apel adalah kewajiban kita bersama sebagai aparatur sipil ne
“Bapak Ibu semua, jika absen elektronik ini mulai berlaku, maka apa yang menjadi hak kita, seperti tunjangan dan kehadiran, akan dihitung berdasarkan absensi tersebut,” ujar Bupati Dominggus dalma kesempatan itu.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, menyatakan bahwa pengoperasian bus ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih layak dan terjangkau bagi ASN.
"Selamat kepada seluruh peserta Diklat Prajabatan. Meski pelaksanaannya hanya selama 7 hari, saya yakin dan percaya teman-teman telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadikan diklat ini bukan sekadar f
Terdapat lima prioritas dalam Musrenbang. Pertama, peningkatan kualitas dan pemerataan SDM. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiga, percepatan pembangunan sarana dan prasarana inf
Program Jumat Bersih yang digencarkan walikota ini sebenarnya menyasar semua elemen baik itu pemerintah swasta dan juga seluruh masyarakat. "Kita mau masyarakat itu sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sl
Salah Satu ASN Pempab Jayawijaya yang di temui di Kantor Bupati Ance Rumbekwan, SH menyatakan yang diinginkan oleh ASN pemkab Jayawijaya mempertanyakan dari semua pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, da
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan pembangunan yang akan diterapkan adalah pembangunan berdasarkan adat dan budaya lokal sebab, tidak bisa adat dan budaya lain yang diterapkan disini, oleh k
"Khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidikan, ini adalah kebutuhan dasar daerah kita. Jangan jadikan rekrutmen ini sebagai dasar untuk kemudian berencana pindah ke kabupaten lain. Tinggalkan bayangan itu, fokuslah untuk
"Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan ruang bagi Sarmi untuk menjalankan amanat Otsus. Dengan anggaran ini, kami memiliki keleluasaan dalam menata potensi daerah dan menjalankan kebijakan pe
Menurutnya,kenaikan uang lauk pauk ini diputuskan melalui kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi terpilih dengan sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Sarmi. Langkah ini diambil sebagai respons ata
“Mari kita jadikan Otda sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa,” kata A
Adapun penekanan Gubernur Ramses adalah meminta Suzana selaku Komandan ASN untuk membuat orkestra pemerintahan yang baik dan benar. “Harus satu napas, jangan napasnya Pj Gubernur, Pj Sekda dan para Kepala OPD berbeda yan
Bukannya saja ASN yang berkerja di OPD yang ada di Pemkot Jayapura, tetapi situasi ini juga terjadi di pegawai yang berkerja di kantor distrik dan kelurahan di Kota Jayapura. Ini ditemukan saat Wakil Wali Kota Jayapura
Tradisi memakai kebaya sepertinya sudah sangat melekat pada perayaan Hari Kartini sejak era presiden pertama RI Soekarno. Dialah yang secara resmi menetapkan 21 April, yang adalah tanggal lahir Raden Ajeng Kartini (1879-
Seperti diketahui, disiplin ASN kini tengah menjadi sorotan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya, Emanuel Kemong. Hal ini pun menjadi konsen kedua mantan ASN tersebut karena banyaknya ASN di Mimika yang dinilai k
Mantan Bupati Mamberamo Raya dan Tolikara menegaskan, sikap mogok kerja seperti itu tidak dapat diterima. Sebab sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kepegawaian yang baik, Perjalanan 2 tahun pemerintahan Provin
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat membuka pelatihan itu, mengatakan, awalnya pihaknya hanya menargetkan 150 ASN OAP, namun yang mendaftar cukup antusias untuk mengikuti pelatihan yang sangat penting di era dig
"Ini kegiatan yang baik, yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, mengingat Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten induk, dan mayoritasnya rata-rata nasrani, harapan saya kegiatan seperti ini harus terus dila
Johannes mengungkapkan, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah lebih dulu tersedia saat dirinya dan wakil bupati mulai menjabat, mereka akan tetap melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah seluruh rencana anggar
Forum ini dibentuk, memang belum lama tetapi kami di Kabupaten Jayapura, sudah memiliki program -program kerja kedepannya, pertama adalah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota, kedua melihat program
"Seluruh pelayanan administrasi yang memang sudah gratis tidak ada pungutan liar lagi yang dibebankan kepada masyarakat. Kita bekerja fokus untuk melayani masyarakat," ujar Bupati dalam kesempatan pertemuan dengan para A
Fenomena ini mencerminkan pergeseran pola pikir masyarakat yang semakin peduli terhadap dampak lingkungan dan semakin sadar akan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan
“Pemekaran Provinsi Papua Utara bukanlah hal yang tabu untuk dibahas. Kita di Saireri berhak mendapatkan provinsi sendiri, dan ini bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan hak kita sebagai masyarakat. Kita harus belaj
Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan bahwa kenaikan pangkat itu merupakan bentuk apresiasi kepada ASN. Johannes menjelaskan, kenaikan pangkat ini ke depan akan dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang
Refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional penataan fiskal berdampak langsung pada berbagai program kerja yang telah dirancang sebelumnya. Beberapa inisiatif strategis
Gubernur tak memungkiri jika ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menetapkan penambahan satu hari Flexible Working Arrangements (FWA) atau dikenal dengan Work From A
Bupati Jayapura, Yunus Wonda akui semua ASN sudah kembali aktif kerja, bahkan ASN diharuskan semuanya sudah masuk kerja, tidak ada lagi yang mengambil libur tambahan diluar waktu yang telah disepakati.
Abisai Rollo mengaku, telah menerima laporan itu jauh-jauh hari setelah keduanya dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. "Mungkin sebagian orang punya pikiran seperti itu, mereka berpikir saya dan Rustan S
Kata Abisai Rollo, kedisiplinan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh ASN sebagai pelayan masyarakat. Bagi ASN yang tidak disiplin, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. "Soal kedisiplinan ini
Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, secara terbuka mengakui bahwa hak-hak kepegawaian, khususnya menyangkut keuangan, masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menjelaskan, sidak yang ia lakukan ini untuk memastikan bahwa mulai pada Selasa 8 April 2025 yang merupakan hari pertama kerja setelah libur panjang Idul Fitri aktibvitas pelayana
Pantauan Cenderawasih Pos, sekitar pukul 08.00 WIT, Jalan Cenderawasih Poros Kuala Kencana terpantau macet dari tikungan sebelum kantor Distrik Kuala Kencana, dipadati kendaraan roda 4 dan roda dua milik ASN dan honorer
Oleh sebab itu, jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan d
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa hari pertama masuk kerja pasca liburan Idul Fitri akan dilaksanakan apel perdana bagi Walikota, Abisai Rollo dan Wakil Walikota, Rustan Saru untuk itu semua A
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Amos Asso mengakui sesuai dengan keputusan kementrian Dalam Negeri dan Mentri Keuangan seluruh Indonesia dan khususnya di Jayawijaya agar pegawai Non ASN semuanya diberh
"Anak-anak kedokteran ini terutama mereka yang berasal dari wilayah pedalaman itu pasti mereka akan kembali ke daerahnya, ada yang dari Mulia, Lanny Jaya, jadi mereka akan pulang ke daerahnya," kata Dekan Fakultas Kedok
Menanggapi masalah aksi protes tersebut Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya langsung merespon dengan mendatangi RSUD Wamena untuk mendengarkan langsung apa yang dikeluhkan oleh oleh tenaga kesehatan khususnya dari Non ASN
"Tanggal 8 April 2025 kita apel perdana. Jadi, bagi Bapak Ibu sekalian, yang mau libur, mau cuti, tanggal 7 April 2025 sudah harus di Timika. Kalau ada yang tidak bisa hadir pada tanggal 8, sekarang sudah segera ajukan
Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.
Sebagai pelayan masyarakat, ASN diminta untuk taat pada aturan juga tugas dasar sebagai pegawai negeri. "Dalam kepemimpinan kami, ada empat komitmen kerja yang harus tegakan dalam lingkungan Pemkot Jayapura itu," jelasnya.
Terkait dengan pembayaran THR di lingkungan Kabupaten Jayapura, dari 54 OPD termasuk Distrik, baru 13 OPD yang sudah dibayarkan. Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan terkait dengan pembayaran THR sebagian sudah dilakukan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan, meski dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2025 hingga paling lambat 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
Gubernur Ramses juga menginginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurutnya, penerapan manajemen talenta di Pemkot Jayapura ini turut mendukung upaya BKN RI dalam pembangunan manajemen talenta ASN secara nasional. Iapun berharap Pemerintah Kota Jayapura harus berkomitmen penuh dan serius menerapkan manajemen talenta.
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, sosok Pj. Bupati Jayapura merupakan sosok orang tua yang paling sabar, bagi seluruh ASN di Kabupaten Jayapura, beliau dalam kepemimpinannya selama 7 bulan 9 hari selalu mengajarkan para ASN dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, harus ke hal-hal yang lebih positif.
"Pokoknya THR dan Gaji 13, segera dibayarkan, kami harap tim anggaran segera menyelesaikan pembayaran karena sebentar lagi libur, tidak mungkin pembayaran THR ditunda hingga liburan selesai, karena ini diperuntukkan bagi momen Idulfitri," jelasnya.
Bupati Nahor juga mengharapkan kepada masyarakat umum agar tidak membawa atau mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati atau Wakil Bupati Yalimo, tetapi masyarakat bawa proposal dan kegiatan program kepada Dinas-Dinas. Sebab, yang mengelola program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah dinas – dinas ,
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa akui bahwa hal ini disebabkan oleh PAD kabupaten Jayapura belum bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti gaji ASN dan juga kegiatan operasional lainnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom sangat melarang keras peredaran miras di Negeri Tapal Batas, Keerom. Sehingga ASN diminta menjadi pelopor dalam memerangi miras dan ganja.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melaporkan, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” bebernya.
“Bupati Biak Numfor telah menginstruksikan kepada kami Sekda dan BKPAD untuk segera proses gaji 14 kepada ASN. Untuk itu kami sudah cairkan separuh dari yang harus dicairkan. Teknis pemberian gaji ke-14 dan ke-13 bagi ASN itu juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Biak Numfor. Untuk itu, kita sebagai instansi teknis akan segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan.” Ungkap Gunadi, Kepala BPKAD Biak Numfor, dikonfirmasi (21/3).
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, disiplin pegawai di Pemkot Jayapura harus ditegakkan karena itu ada dalam aturan. Adapun pihaknya akan siap memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan nongkrong di Warkop saat jam kerja.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Para ASN diminta untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Yalimo. Begitu pula bagi para pegawai di pemeerintahan tingkat distrik dan para petugas Puskesmas yang ada di lima distrik, termasuk para guru-guru yang bertugas di lima distrik se-Kabupaten Yalimo untuk kembali melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, pemberian TPP ini sesuai dengan regulasi yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Tidak semua daerah dalam pemberian TPP ini sama. Bisa saja, kita dengan provinsi berbeda jauh, jomplang. Kita memang sesuaikan dengan kemampuan daerah kita,’’ katanya di Kantor Bupati Merauke, Senin (16/3).
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
“Kedepan pemerintah akan sejalan dengan gereja untuk ubah mindset orang luar tentang Intan Jaya lebih-lebih dari segi pendidikan,” tuturnya. Ia mohon dukungan doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Walikota menegaskan bahwa bahwa gerakan ini tentunya bukan hanya seremonial belaka, namun harus bergerak nyata serta berkelanjutan. "Selain ASN, masyarakat dan karyawan swasta hingga toko-toko juga harus terlibat, membersihkan lingkungan kerja mereka masing-masing, seperti perhatikan tempat pembuangan sampah dan juga drainase," tuturnya.
Menurut Bupati, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendisplinkan pegawai negeri sipil di Kabupaten Yalimo. Sebab, dari sekitar 2000 lebih pegawai yang ada, sebagian besar tidak pernah melaksanakan tugas. Bahkan, sudah bertahun-tahun meninggalkan tempat tugas dan berada di luar Kabupaten Yalimo.
“Ini merupakan program pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat bagi para pimpinan aderah untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan , untuk menyelenggarakan program strategis pemerintah pusat dan visi di daerah masing masing dan pada sasarannya kepada rakyat.” ungkapnya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pada apel tersebut, bupati Sarmi membuka sambutannya dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan.” Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas izin anugerah kehidupan dan kesempatan kerja yang Tuhan berikan buat kita semua.” ujarnya.
