Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Begitu juga bagi para ASN yang masih berada di luar Kabupaten Yalimo, diminta untuk segera kembali ke Kabupaten Yalimo melaksanakan tugas pokok sebagai ASN dan juga mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024.
Dia juga berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu agar segera membuat laporan ke Bawaslu Keerom. “Harapan kami setiap masyarakat kalau menemukan pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024
Karena itu, dia meminta aparatur sipil negara baik pegawai pemerintahan maupun kepala distrik, lurah di Kota Jayapura, supaya tetap bekerja melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Sekda Yalimo Dr. Isak Yando,SE.M.Si menyampaikan imbauan ini pada Apel pegawai di lingkungan Pemkab Yalimo di halaman kantor Bupati Yalimo. “Saya mengimbau kepada para ASN, TNI/POLRI dan masyarakat di 5 Distrik se Kabupaten Yalimo untuk tetap menjaga kondisi dan situasi yang kondusif menjelang Pilkada di Yalimo,” ungkapnya.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Kepada wartawan usai kegiatan itu, dia berharap semangat para pahlawan kiranya dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi seluruh aparatur situ negara dan juga pegawai di lingkup pemerintahan Kota Jayapura.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Dia mengatakan ada sejumlah ketentuan yang menjadi kewajiban ASN terkait dengan keterlibatannya berpolitik, terutama terkait dengan pemberian hak politiknya kepada calon kepala daerah atau calon presiden.
