JAYAPURA – Masyarakat di Papua nampaknya masih harus bersabar untuk bisa memiliki gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini setelah dalam perkara 328, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan agenda sidang dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Sidang akan berlanjut ke tahap pembuktian.
Hal ini diketahui sidang dengan agenda dismisal di kantor MK Jakarta pusat, Rabu (10/9) sore. Dalam sidang itu MK memutuskan untuk melanjutkan perkara sengketa hasil PSU Pilkada Gubernur Papua ke tahap sidang pembuktian yang dijadwalkan, pada Jumat, 12 September 2025 (besok).
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mengesahkan alat bukti tambahan. Sebut Saldi adapun keputusan ini diambil setelah MK menemukan cukup alasan untuk mendalami lebih jauh dalil yang diajukan pemohon.
Pada tahap ini, para pihak diperkenankan menghadirkan saksi atau ahli dengan batas maksimal enam orang untuk provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan PHP Gubernur.
“Untuk perkara 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 akan dilanjutkan ke pembuktian lanjut. Para pihak diperintahkan untuk hadir pada pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan pada hari Jumat, 12 September 2025. Untuk saksi baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait masing-masing maksimal enam orang,” kata Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dikutip dari akun YouTube resmi MK, Rabu (10/9).
JAYAPURA – Masyarakat di Papua nampaknya masih harus bersabar untuk bisa memiliki gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini setelah dalam perkara 328, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan agenda sidang dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Sidang akan berlanjut ke tahap pembuktian.
Hal ini diketahui sidang dengan agenda dismisal di kantor MK Jakarta pusat, Rabu (10/9) sore. Dalam sidang itu MK memutuskan untuk melanjutkan perkara sengketa hasil PSU Pilkada Gubernur Papua ke tahap sidang pembuktian yang dijadwalkan, pada Jumat, 12 September 2025 (besok).
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mengesahkan alat bukti tambahan. Sebut Saldi adapun keputusan ini diambil setelah MK menemukan cukup alasan untuk mendalami lebih jauh dalil yang diajukan pemohon.
Pada tahap ini, para pihak diperkenankan menghadirkan saksi atau ahli dengan batas maksimal enam orang untuk provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan PHP Gubernur.
“Untuk perkara 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 akan dilanjutkan ke pembuktian lanjut. Para pihak diperintahkan untuk hadir pada pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan pada hari Jumat, 12 September 2025. Untuk saksi baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait masing-masing maksimal enam orang,” kata Wakil Ketua MK, Saldi Isra, dikutip dari akun YouTube resmi MK, Rabu (10/9).
