#Masalah Geografis Dipendistribusian Logistik Pemilu.
Saat pelaksanaan Pemilu Februari lalu, banyak daerah yang mengalami keterlambatan logistik Pemilu. Kendalanya adalah cuaca yang tidak bersahabat, air sungai yang meluap dan lainnya. Akibatkan, ada beberapa kabupaten di Papua yang melakukan pemungutan suara susulan.
Beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara susulan akibat keterlambatan logistik diantaranya Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom dan Kabupaten Waropen. “Kendala keterlambatan logistik di daerah yang melaksanakan PSS lantaran cuaca yang buruk saat proses pendistribusian,” kata Steve.
Steve menyebut, dalam proses pendistribusian logistik Pemilu telah diatur jadwalnya. Dimana tak bisa mengirim logistik jauh jauh hari karena menyangkut keamanan di lokasi. Sehingga logistik baru bisa didistribusikan pada H-3.
“Sesuai jadwal pendistribusian kami sudah tepat waktu, hanya saja terhadang cuaca buruk yang mengakibatkan proses distrsibusinya terkendala,” terangnya.
Ia mencontohkan, di Kabupetan Keerom yang diprediksi bisa lancar namun kenyataan di lapangan ketika proses pendistribusian mendekati lokasi justru banjir sehingga anggota di lapangan tak bisa melintas. Steve mengatakan bahwa sudah ada Undang undang yang mengatur terkait proses pendistribusian logistik Pemilu, yaitu H-3.
“Lebih baik kami terlambar dan melaksanakan PSS ketimbang mengirim logistik jauh jauh hari namun jaminan pengamanannya di lokasi tidak ada,” kata Steve.
#Ada yang Ingin Menggunakan Sistem Noken
Steve menyebut, pada pelaksanaan Pemilu kemarin ditemukan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan sistem Noken. Padahal, di Papua sendiri tak menerapkan itu. “Beberapa lokasi ditemukan itu, namun kita di Papua tidak menggunakan sistem noken,” tegasnya.
Disampaikan Steve, di Kota Jayapura terdapat 4 TPS yang mencoba menerapkan sistem noken namun langsung ditindak tegas.
“Saya langsung tindak tegas bahkan kemarin saya langsung turun tangan dan menangani proses pemungutan suara. Ada yang memaksakan kehendak untuk melakukan pemungutan suara dengan sistem noken, namun saya bersikeras tidak ada sistem noken di Papua karena UU tidak menjamin itu,” tegasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
