MERAUKE– Sejumlah partai politik di 3 Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan tidak melaporkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, S.Sos, ditemui media ini mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tidak melaporkan LADK dan LPPDK ke KPU di 3 kabupaten yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.
Seharusnya, sesuai dengan Pasal 338 ayat (3) UU Pemilu, Parpol yang tidak melaporkan dana awal kampanye ke KPU dapat dilakukan pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
‘’Jadi ada dugaan kelalaian dari penyelenggara KPU disitu dimana Parpol-Parpol yang tidak melaporkan LADK ke KPU tapi tetap mengikutsertakan Parpol tersebut ikut Pemilu di 3 kabupaten tersebut pada 14 Februari 2024,’’ katanya.
Sedangkan Parpol yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, ungkap Marman, sanksi administrasi yang diberikan yakni tidak ditetapkannya calon anggota DPR Provinsi maupun kabupaten kota menjadi calon anggota DPR terpilih.
‘’Kami akan segera membuat surat ke Bawaslu di 3 kabupaten tersebut untuk mengingatkan terkait dengan caleg-caleg dari Parpol-Parpol tersebut jangan sampai KPU menetapkan sebagai caleg terpilih dan dilantik. Karena aturannya sudah sangat jelas,’’ tandasnya.
Adapun Parpol yang tidak melaporkan LADK dan LPPDK tersebut ungkap Marman, untuk Kabupaten Boven Digoel adalah Partai Umat, Partai PSI, dan Partai Gerindra Selanjutnya untuk Kabupaten Mappi lanjut Marman adalah Partai Umat, PSI, dan Partai Gerindra. Sedangkan di Kabupaten Asmat tambah Marman, Parpol yang tidak melaporkan LADK dan LPPDK adalah Partai Umat, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, PKB, Partai Golkar dan Partai Umat. (ulo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
