JAYAPURA – Dalam sebuah forum debat publik, Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakhiri, menyebut tiga daerah penyumbang angka kemiskinan di Provinsi Papua. Tiga daerah itu sebut Fahkiri yakni Kabupaten Waropen, Mamberamo, dan Sarmi.
Pernyataan tersebut langsung dikoreksi oleh pasangan calon gubernur Papua nomor urut, Benhur Tomi Mano atau yang akrab di sapa BTM. Dalam pernyataannya BTM menilai bahwa data yang disampaikan calon gubernur nomor urut 2 itu, perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.
Menurutnya, tiga wilayah penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Papua sebenarnya adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Waropen.
“Saya ingin mengoreksi. Dari satu kota dan delapan kabupaten yang menjadi cakupan wilayah pemilihan ini, daerah yang benar-benar masuk zona merah dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua adalah Mamberamo Raya, Supiori, dan Waropen,” sebut BTM saat memberikan klarifikasi debat publik yang digelar KPU Papua di Holltekan, Kota Jayapura, Rabu (30/7).
Dalam pemaparannya, Matius D Fakhiri menjelaskan pendekatan penanganan kemiskinan yang dinilainya lebih tepat untuk wilayah yang ada di pedalaman Papua. Sementara untuk di daerah pesisir dan perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Biak Numfor akan menggunakan strategi berbeda.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa MDF itu mengungkapkan bahwa strategi yang ia tawarkan adalah penguatan ekonomi lokal melalui intervensi sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, peningkatan taraf hidup masyarakat hanya bisa dicapai jika pembangunan difokuskan pada tiga sektor kunci tersebut secara terpadu.
“Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi kunci utama. Kita harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan agar masyarakat di daerah bisa bangkit dari kemiskinan,” ujar Fakhiri.
Menanggapi pendekatan tersebut, Paslon nomor urut 1, Benhur Tomi Mano memaparkan pandangan strategisnya dalam menangani kemiskinan di Papua. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan harus bersandar pada empat pilar utama yakni; pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, ekonomi masyarakat yang kuat, dan konektivitas infrastruktur yang baik.
“Tanpa infrastruktur yang terhubung antarwilayah, tidak mungkin pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa merata. Kita tidak bisa bicara pembangunan ekonomi kalau akses antarwilayah saja masih sulit,” terang BTM.
