NABIRE– Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.Si mendapat apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (25/8) atas capaian kinerja triwulan II Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
” Laporan kinerja Pj Gubernur Papua pada triwulan II mendapat apresiasi dari Inspektur Jendral Kemendagri Drs. Komjen Pol. Tomsi Tohir dan tim evaluator, ” Ujar Pj.Gubernur dalam perss release yang diterima media ini, Selasa, (29/8).
Penyampaikan laporan atas capaian kinerja triwulan kedua tahun 2023, Pj.Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk didampingi Pj. Sekretaris Daerah Anwar Harun Damanik, SSTP., MM dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Tengah.
Haluk menjelaskan, Dalam Laporan pencapaian kinerja yang dilaporkan yakni aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), persiapan tahapan pemilu serta laporan serapan anggaran APBD Tahun 2023.
“Banyak hal yang kita sampaikan, mulai dari program pelayanan kesehatan (pengentasan kemiskinan ekstream, stunting atau gizi buruk), bantuan sosial, batuan keagamaan, pemberian hibah pelaksanaan pemilu dan pembayaran lahan untuk persiapan pembangunan kantor pemerintahan, serta terobosan mengenai menciptakan SDM yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan daerah,” Jelas Haluk.
Lebih lanjut, Haluk menjelaskan sampai dengan saat ini serapan anggaran di Provinsi Papua Tengah masih sekitar 21,60 persen dari total anggaran APBD sekitar 2,3 Triliun. Dimana keterlambatan serapan itu diakibatkan beberapa faktor, mulai dari penetapan APBD dilakukan 29 Maret 2023, lalu jumlah Apartur Sipil Negara (ASN) masih terbatas, sarana prasarana peralatan kantor terbatas, serta pembuatan regulasi sebagai dasar penyerapan anggaran. Pemprov juga mendapar beberapa catatan yang diberikan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah,
“Mengenai serapan anggaran tim evaluator meminta agar dilakukan percepatan pembangunan, sehingga bisa merasakan program pemerintah dapat merasakan arti kehadiran Daerah Otonomi Baru, yang dapat menyentuh langsung sendi-sendi masyarakat,” jelasnya lagi.
Mengenai kesehatan, Tim inspektorat meminta disamping pemerintah daerah telah menyiapkan program “KO Sehat Papua” yakni memberikan jaminan berobat bagi masyarakat Papua Tengah yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS), pihaknya juga diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang ada ditingkat kabupaten dan membangun rumah sakit tipe A atau B di pusat pemerintahan.
“Kita diminta segera memiliki rumah sakit, entah itu tipe A atau B, yang menjadi kewenanan provinsi. Tujuannya apa, agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar kota atau provinsi. Disamping itu, kita kedepan diminta untuk memberikan penguatan bagi rumah sakit yang dimiliki kabupaten, seperti di Timika, Puncak Jaya, Paniai terlebih khusus di Nabire. Kedepan kita akan membantu daerah untuk memiliki tenaga dokter ahli dan membantu ketersediaan obat. Lalu akan ada progam dokter terbang yang berhome base di Mimika, Puncak Jaya, Paniai dan Nabire,” terangnya.
Haluk juga menerangkan, ada beberapa hal yang menjadi masukan juga diantaranya; mengenai percepatan pembangunan yakni terkait pengentasan kemiskinan ekstream dan stunting serta beasiswa bagi anak-anak putra putri asli Papua, penanganan pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan.
“Kita diminta untuk lihat berapa banyak dana yang tersedia, dan berapa jumlah pengentasan kemiskinan yang ekstream, stunting atau gizi buruk yang sudah terlayani. Begitu juga dengan pengangguran, kita diminta untuk memiliki data real jumlah pengangguran dan bagaimana mencari solusi untuk menekan angka pengangguran,” terang Pj.Gubernur Papua Tengah.
Lanjutnya, “Begitu juga dengan menciptakan SDM, akan ada program beasiswa khusus guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, penggerak ekonomi rakyat atau pelaku usaha, pengoperasian IT dan sektor pertanian. Setelah mereka menjalani kuliah, nantinya mereka kembali untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di Papua Tengah “.
Ribka Haluk menambahkan Kemendagri memberikan harapan besar bagi Provinsi Papua Tengah menjadi role model pembangunan di Tanah Papua, khususnya di daerah yang baru dimekarkan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras bekerja di Provinsi Papua Tengah. Saya tentu berharap kedepan, kita semua bergandengan tangan untuk membangun Papua Tengah, mulai dari seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah, Pemda Kabupaten, serta seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan hanya mengenai penilaian kinerja, tetapi bagaimana kita meletakkan dasar pembangunan di Papua Tengah, yang nantinya akan dinikmati anak cucu kita dimasa yang akan datang,” tutup Haluk.(*)
