JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura berhasil meraih penghargaan pemerintah pusat melalui Kementerian perekonomian untuk kategori percepatan perluasan bibitnisasi daerah untuk wilayah Nusa Tenggara Maluku dan Papua (Nusampua).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, sesuai arahan pemerintah pusat dan juga aturan perundang-undangan tentang digitalisasi daerah bahwa semua pemerintah daerah diminta untuk melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem digitalisasi dalam arti luas.
Sehingga dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital atau elektronik, pemerintah kota sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini terus melakukan transformasi. Dengan mendorong
Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital di bidang keuangan, kepegawaian, bidang perizinan, administrasi pendudukan bahkan dalam transaksi-transaksi dengan kerjasama dengan Bank Indonesia, Bank Papua melalui tim Percepatan Penggunaan Digitalisasi Daerah (TP2D).
“Dari hasil penilaian dari pemerintah kota Jayapura masuk dalam kategori Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan digitalisasi daerah. Sehingga kita mendapatkan penghargaan kemarin dari pemerintah pusat melalui kemenko perekonomian sebagai daerah pemerintah kota terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku Papua dan Papua Barat,” kata Frans Pekey, Kamis (5/10).
Menurut dia, pencapaian itu, berkat kerjasama dan dukungan semua pihak tidak saja dari internal pemerintah tetapi juga masyarakat, perbankan, termasuk UMKM.
Termasuk pembayaran pajak-pajak di pemerintahan semuanya sudah menggunakan sistem non tunai sementara retribusi baru sebagian dan sementara ini terus didorong agar semuanya harus menggunakan sistem pembayaran non tunai.
“Kita terus dorong peningkatan dan pengembangan termasuk penandatanganan surat-surat juga harus menggunakan sistem elektronik digital,” tambahnya.
Sementara itu kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai menambahkan, untuk penilaian ini dilihat dari sisi pendapatan dan belanja. Dari pendapatan belanja ini wajib pajak membayar secara non tunai, seperti di mesin EDC, ATM, dengan sistem pembayaran melalui Qris.
“Jadi untuk pajak daerah PBB kemudian retribusi, itu data dari badan pendapatan daerah sudah banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui kanal-kanal tersebut. Itu yang secara triwulan kami melaporkan, jadi Mereka melihat juga dari sisi administrasi. Kemudian intervensi dari pimpinan daerah, kepala daerah kami kan selalu yang memimpin rapat mengkoordinir semua stakeholder yang ada bagaimana percepatan digitalisasi pemerintah kota, itu yang dinilai tinggi,” ujarnya.
Kemudian dari sisi belanja untuk pelaporan keuangan pemerintah kota sudah menggunakan aplikasi yang secara otomatis langsung terhubung ke Kementerian Keuangan, karena tidak semua daerah menggunakan aplikasi tersebut.
“Jadi itu penilaian-penilaian yang kita isi secara, triwilan dari Bank Indonesia yang langsung dilaporkan ke kementerian koordinator perekonomian,” bebernya.
“Kemarin kami kota Jayapura di wilayah nusantara kami kota terbaik pertama tingkat kota se Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Terbaik dalam percepatan perluasan digitalisasi daerah. Pemerintah itu melihat kinerja dari masing-masing pemerintah daerah, dari penghargaan tersebut semoga kami bisa mendapatkan intensif fiskal dari pemerintah pusat. Karena ada beberapa indikator yang dilihat,” tambahnya. (roy/wen)
