Untuk Membagi Keuntungan Bersih PT Freeport
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat pembahasan pendapatan asli daerah (PAD) bersama Pemerintah Provinsi Papua. Rapat tersebut membahas tentang kesepakatan pembagian hasil keuntungan bersih dari PT Freport Indonesia.
PJ. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM menyatakan, rapat terlaksana dengan baik hingga terbangun kesepakatan antara Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua yang dihadiri langsung Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun bersama jajarannya.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua sepakat untuk membagi 1,5 persen bagian provinsi dan 2 persen bagian kabupaten/kota lainnya dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, Tahun 2022 secara proporsional,” ungkap Ribka Haluk, Jumat (4/8), kemarin.
Lanjut Ribka, hal lain yang disepakati dalam pertemuan tersebut yakni permintaan pejabat dari Pemerintah Provinsi Papua untuk bertugas di Pemprov Papua Tengah telah disetujui dan akan ditindaklanjuti Provinsi Papua.
Lalu pajak pokok bagian Pemprov Papua Tengah untuk triwulan I tahun 2023 akan ditransfer setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov Papua tahun 2023 berdasarkan surat Direktur dan Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Kementerian Keuangan No S-77/PK.4/2023 tertanggal 15 April 2023.
“Selanjutnya perlu disiapkan kerja sama antara daerah untuk pengelolaan pendapatan daerah, pendidikan, tata ruang, perizinan dan sektor terkait lainnya. Kedepan kita juga akan membahas tentang pajak air permukaan PT. Freeport Indonesia,” kata Ribka.
Sekadar diketahui, rapat yang digelar di Kantor Bank Papua tersebut dihadiri PJ. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM didampingi Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar H Damanik, S.STP, MM dan Plh. Gubernur Papua, Dr. M Ridwan Rumasukun, SE, MM didampingi Plh. Sekda Y Derek Hegemur, SH, MH. (fia/tho)
