Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Untuk Jadikan Papua Wilayah Bebas dari Korupsi

JAYAPURA – Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur menyatakan, penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

  “Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya terus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah,” kata Derek membacakan sambutan Gubernur  Lukas Enembe saat kegiatan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dan Pemaparan Hasil SPI Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Papua, Kamis (25/8)

   Dikatakannya, sejak tahun 2016 melalui pendampingan KPK dalam rangka upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran,pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, pengelolaan pendapatan,serta manajemen aset dimana Provinsi Papua merupakan 6 Provinsi yang menjadi prioritas KPK.

  Sekedar diketahui SPI merupakan survey untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Responden SPI terdiri dari internal yaitu pegawai di lembaga, eksternal yaitu publik penerima layanan dan kalangan ahli. Dengan berpartisipasi dalam survey penilaiai Integritas ini berarti kita telah membantu pemerintah untuk membuat peta pencegahan korupsi sehingga pemerintah dapat dengan sigap memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

  “Namun tentu saja, dalam pengisian ini kita juga harus bersikap jujur dan memastikan tidak ada tekanan dari pihak manapun serta mengisi survey tersebut dengan sebenar-benarnya. Karena apabila kita mengisinya karena tekanan, atau mengisi survey tersebut karena alasan tidak suka dengan kepemimpinan seseorang, maka survey tersebut akan menjadi tidak objektif,” terangnya.

  Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua berbeda dengan kondisi di daerah lain. Contohnya mengenai jaringan komunikasi, sumber daya manusianya, kemampuan finansial masyarakat dan lain sebagainya.

  “Ini menjadi perhatian khusus untuk kami Pemerintah Provinsi Papua. Kami berharap KPK dapat memahami hal tersebut dan tetap sabar untuk membantu kami dalam pelaksanaan pencegahan korupsi khususnya di tanah Papua,” ucap Derek.

  Derek juga menyampaikan terima kasih kepada tim Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatķan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui SPI. “Menjadikan Papua wilayah yang paling Timur Indonesia bebas dari korupsi,” pungkasnya. (fia/tri)

Untuk Jadikan Papua Wilayah Bebas dari Korupsi

JAYAPURA – Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur menyatakan, penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

  “Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya terus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah,” kata Derek membacakan sambutan Gubernur  Lukas Enembe saat kegiatan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dan Pemaparan Hasil SPI Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi Papua, Kamis (25/8)

   Dikatakannya, sejak tahun 2016 melalui pendampingan KPK dalam rangka upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran,pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, pengelolaan pendapatan,serta manajemen aset dimana Provinsi Papua merupakan 6 Provinsi yang menjadi prioritas KPK.

  Sekedar diketahui SPI merupakan survey untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Responden SPI terdiri dari internal yaitu pegawai di lembaga, eksternal yaitu publik penerima layanan dan kalangan ahli. Dengan berpartisipasi dalam survey penilaiai Integritas ini berarti kita telah membantu pemerintah untuk membuat peta pencegahan korupsi sehingga pemerintah dapat dengan sigap memperbaiki tata kelola pemerintahannya.

  “Namun tentu saja, dalam pengisian ini kita juga harus bersikap jujur dan memastikan tidak ada tekanan dari pihak manapun serta mengisi survey tersebut dengan sebenar-benarnya. Karena apabila kita mengisinya karena tekanan, atau mengisi survey tersebut karena alasan tidak suka dengan kepemimpinan seseorang, maka survey tersebut akan menjadi tidak objektif,” terangnya.

  Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua berbeda dengan kondisi di daerah lain. Contohnya mengenai jaringan komunikasi, sumber daya manusianya, kemampuan finansial masyarakat dan lain sebagainya.

  “Ini menjadi perhatian khusus untuk kami Pemerintah Provinsi Papua. Kami berharap KPK dapat memahami hal tersebut dan tetap sabar untuk membantu kami dalam pelaksanaan pencegahan korupsi khususnya di tanah Papua,” ucap Derek.

  Derek juga menyampaikan terima kasih kepada tim Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatķan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui SPI. “Menjadikan Papua wilayah yang paling Timur Indonesia bebas dari korupsi,” pungkasnya. (fia/tri)