JAYAPURA – Provinsi Papua masuk deretan lima provinsi dengan inflasi terendah secara nasional pada Februari tahun 2023. Capaian ini dinilai merupakan hasil kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua.
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai menyebut, angka inflasi di Papua tercatat sebesar 5,05 persen pada Februari tahun 2023. Menurut Susi, angka tersebut lebih rendah dari Inflasi Nasional yang mencapai 5,47 persen.
“Ini kerja keras semua pihak dalam melakukan langkah-langkah dan intervensi. Kita patut berbangga dengan ini, tapi tetap harus terus berupaya menjaga inflasi,” kata Suzana kepada wartawan, Senin (6/3)
Lanjut Susi, ada pun kunci utama dari keberhasilan tersebut menurutnya tak terlepas dari membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang baik sebagaimana arahan Mendagri Tito Karnavian dalam setiap rapat penanganan inflasi.
“Selama ini, kita di daerah sudah cukup baik berkoordinasi dan berkomunikasi. Harus terus dilakukan setiap saat karena itu yang paling penting,”Ucap Susi.
Di tempat yang sama, Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Provinsi Papua Agni Alam Awirya mengatakan ada dua komponen penyumbang inflasi di Papua dan perlu dijaga.
Pertama yakni angkutan udara dan kedua komoditas pangan. Maka itu perlunya menggalakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah.
“Terdapat tujuh program unggulan dalam GNPIP meliputi operasi pasar, ketahanan pangan strategis, perluasan kerjasama antara daerah dan dukungan terhadap distribusi. Optimalisasi pemanfaatan sarana produksi pertanian dan infrastruktur serta komunikasi yang efektif kepada stakeholder termasuk masyarakat. GNPIP ini kerja bersama yang dilakukan TPID Papua,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Provinsi Papua masuk deretan lima provinsi dengan inflasi terendah secara nasional pada Februari tahun 2023. Capaian ini dinilai merupakan hasil kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua.
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai menyebut, angka inflasi di Papua tercatat sebesar 5,05 persen pada Februari tahun 2023. Menurut Susi, angka tersebut lebih rendah dari Inflasi Nasional yang mencapai 5,47 persen.
“Ini kerja keras semua pihak dalam melakukan langkah-langkah dan intervensi. Kita patut berbangga dengan ini, tapi tetap harus terus berupaya menjaga inflasi,” kata Suzana kepada wartawan, Senin (6/3)
Lanjut Susi, ada pun kunci utama dari keberhasilan tersebut menurutnya tak terlepas dari membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang baik sebagaimana arahan Mendagri Tito Karnavian dalam setiap rapat penanganan inflasi.
“Selama ini, kita di daerah sudah cukup baik berkoordinasi dan berkomunikasi. Harus terus dilakukan setiap saat karena itu yang paling penting,”Ucap Susi.
Di tempat yang sama, Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Provinsi Papua Agni Alam Awirya mengatakan ada dua komponen penyumbang inflasi di Papua dan perlu dijaga.
Pertama yakni angkutan udara dan kedua komoditas pangan. Maka itu perlunya menggalakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah.
“Terdapat tujuh program unggulan dalam GNPIP meliputi operasi pasar, ketahanan pangan strategis, perluasan kerjasama antara daerah dan dukungan terhadap distribusi. Optimalisasi pemanfaatan sarana produksi pertanian dan infrastruktur serta komunikasi yang efektif kepada stakeholder termasuk masyarakat. GNPIP ini kerja bersama yang dilakukan TPID Papua,” pungkasnya. (fia/gin)
