Nilai Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua Fluktuasi

JAYAPURA – Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode Maret 2011 – September 2020 terus mengalami fluktuasi pada periode Maret 2011 sampai Maret 2014.

Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina menjelaskan, Pada September 2014 naik dan mencapai angka tertinggi 0,459, namun kemudian terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Pada periode September 2016 hingga September 2020 terus berfluktuasi secara tidak signifikan.

Lanjutnya, Gini Ratio Provinsi Papua dalam satu dasawarsa  yaitu pada periode Maret 2011 sampai September 2020 tercatat mengalami penurunan. Dari 0,419 di Maret 2011 menjadi 0,395 pada September 2020.

“Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,395. Angka ini naik sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,392. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 naik sebesar 0,004 poin,”ungkapnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/2).

  Lanjutnya, berdasarkan jenis wilayah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,291 atau mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,296 dan naik sebesar 0,003 poin dari September 2019 yang sebesar 0,288.

Sementara daerah pedesaan, Gini Ratio pada September 2020 tercatat sebesar 0,416, naik 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 0,414 dan naik sebesar 0,0410 poin dari September 2019 yang sebesar 0,391.

Sementara itu, pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 15,72 persen.

“Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah,” pungkasnya.

Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 15,70 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang. (ana/ary)

JAYAPURA – Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode Maret 2011 – September 2020 terus mengalami fluktuasi pada periode Maret 2011 sampai Maret 2014.

Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina menjelaskan, Pada September 2014 naik dan mencapai angka tertinggi 0,459, namun kemudian terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Pada periode September 2016 hingga September 2020 terus berfluktuasi secara tidak signifikan.

Lanjutnya, Gini Ratio Provinsi Papua dalam satu dasawarsa  yaitu pada periode Maret 2011 sampai September 2020 tercatat mengalami penurunan. Dari 0,419 di Maret 2011 menjadi 0,395 pada September 2020.

“Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,395. Angka ini naik sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,392. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 naik sebesar 0,004 poin,”ungkapnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/2).

  Lanjutnya, berdasarkan jenis wilayah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,291 atau mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,296 dan naik sebesar 0,003 poin dari September 2019 yang sebesar 0,288.

Sementara daerah pedesaan, Gini Ratio pada September 2020 tercatat sebesar 0,416, naik 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 0,414 dan naik sebesar 0,0410 poin dari September 2019 yang sebesar 0,391.

Sementara itu, pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 15,72 persen.

“Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah,” pungkasnya.

Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya tercatat sebesar 15,70 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang. (ana/ary)