JAYAPURA – Kakanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta mengungkapkan bahwa di tahun 2019 ini ada peningkatan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana desa. Hanya saja dalam penyerapannya di tahun 2018 lalu ternyata masih belum optimal. Seharusnya dukungan anggaran ini bisa digunakan lebih baik untuk mewujudkan nawacita ketiga pemerintah saat ini yakni membangun dari pinggiran.
Kata Yulianta jika melihat kilas balik tahun 2018 untuk penyerapan dana desa di Papua memang serapannya cukup baik, lebih dari 98 persen. Namun yang dipertanyakan adalah apakah outputnya sudah dirasakan seluruh masyarakat Papua. Sementara untuk DAK Fisik ada beberapa yang menjadi catatan dimana tahun 2018 terbilang lebih baik dibanding sebelumnya.
“Secara penyerapan sudah 90 persen dana terserap namun belum optimal sebab masih ada 10 persen yang belum dioptimalkan. Bayangkan saja 10 persen dari Rp 4,89 triliun dan ini cukup besar,”kata Yulianta dalam rapat koordinasi penyaluran DAK fisik dan dana desa Papua tahun anggaran 2019 di Hotel Aston Jayapura, Kamis (14/2).
Ditambahkan Yulianta, secara umum alokasi DAK Fisik dan Dana Desa secara nasional meningkat dibanding tahun 2018 dan imbasnya juga ke Papua yang ikut mengalami kenaikan. Secara nasional alokasinya mencapai Rp 69 triliun.
‘’Untuk DAK Fisik jika sebelumnya hanya Rp 4,2 triliun naik 2,1 persen menjadi Rp 4,89 triliun, sedangkan untuk dana desa secara nasional juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya Rp 68 triliun menjadi Rp 70 triliun dan di Papua naik menjadi 22,1 persen menjadi Rp 5,4 triliun. Ini bukan angka yang kecil tapi sangat signifikan untuk mendorong perekonomian di Papua sesuai nawacita ketiga yakni membangun dari pinggiran,”ungkap Yulianta.
Namun semua yang menghambat harus dicarikan solusinya mengingat progres kegiatan fisik di beberapa Pemda mengalami keterlambatan karena memulainya juga terlambat. “Kami berharap tahun ini tidak terlambat dan kendala yang ada jadi pembelajaran dan komitmen penuh untuk bisa bekerja ekstra,” pungkasnya.
Sementara Asisten III Setda Papua, Elly Auri menyampaikan bahwa Dana Desa menjadi kebijakan Presiden RI yang sudah berjalan 4 tahun dan untuk Papua diakui ada banyak kendala.
“Seperti saya sampaikan 27 Desember lalu Menteri Keuangan datang ke Papua dan itu telah disampaikan gubernur juga. Kami berharap ada satu solusi yang disepakati bersama sehingga memberi satu dampak bagi penyaluran DAK dan dana desa di Papua,” kata Elly.
Ia membeberkan bahwa DAK tahun 2018 masih menjadi tunggakan dan jadi beban yang masuk dalam APBD 2019. Semoga rapat koordinasi ini bisa memecahkan masalah penyaluran DAK dan dana desa di Papua.
“Jika ini disepakati dan tentukan waktu yang tepat untuk penyaluran, mungkin bisa diberikan sepenuhnya untuk kabupaten/kota dan provinsi. Harapan kami dengan dana ini bisa memberikan satu perkembangan pelayanan ekonomi yang meningkat di kabupaten dan kota. Termasuk lahirnya kampung yang jadi percontohan,” tandasnya. (ade/ary)
