Saturday, April 27, 2024
31.7 C
Jayapura

Kebutuhan SDM Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

Elysa Auri (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Dalam kaitannya dengan CPNS, Pemprov Papua nampaknya masih memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Hal inilah yang kemudian disampaikan Asisten Bidang Umum, Sekda Papua, Elysa Auri, yang membeberkan bahwa sejak 2014 – 2018, formasi CPNS paling banyak dialokasikan bagi penerimaan tenaga guru dan tenaga medis.

 “Dari 2014 – 2018, itu yang paling banyak formasinya yakni untuk guru-guru dan perawat,” ujar Elysa Auri, Sabtu (4/5) kemarin.

 Bahkan, secara khusus untuk sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Papua, menurut Auri, dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua yang telah usai dilakukan, salah satu agenda pembahasan tentunya terkait SDM kesehatan di Papua.

Baca Juga :  Pemprov Terima Banyak Rekomendasi dari BPK

“Rakerkesda Provinsi Papua yang telah dilakukan sebelumnya juga salah satunya untuk membahas terkait tenaga kesehatan kita di tingkat kabupaten/kota. Demikian, tentunya pemerintah Provinsi Papua juga memberikan perhatian, sehingga akan kami koordinasikan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait kebutuhan SDM kesehatan di Papua,” jelasnya.

 Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, membeberkan bahwa untuk tahun ini terdapat beberapa kabupaten yang sudah membuka penerimaan terhadap guru SMA/SMK. Namun, tak jarang juga masih terdapat kabupaten yang belum melakukannnya karena ketersediaan kuota yang terbatas.

“Kalau kita di tingkat provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di mana pasti sudah ada alokasi terhadap tenaga pendidikan, maupun tenaga kesehatan,” tambah Elias Wonda.

Baca Juga :  Hadapi Perubahan Iklim, Siap Siaga Hadapi Bencana

 Hal ini, terang Wonda, tidak lepas dari pada SDM pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas di Papua, sehingga sangat dibutuhkan. “Guru di Papua itu sebenarnya banyak. Hanya memang terjadi pula perpindahan dari jabatan fungsional ke structural, di mana ada yang tadinya guru pengajar, menjadi pegawai kantor, sehingga inilah yang membuat dibutuhkannya pengganti,” pungkasnya. (gr/ary)

Elysa Auri (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA- Dalam kaitannya dengan CPNS, Pemprov Papua nampaknya masih memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Hal inilah yang kemudian disampaikan Asisten Bidang Umum, Sekda Papua, Elysa Auri, yang membeberkan bahwa sejak 2014 – 2018, formasi CPNS paling banyak dialokasikan bagi penerimaan tenaga guru dan tenaga medis.

 “Dari 2014 – 2018, itu yang paling banyak formasinya yakni untuk guru-guru dan perawat,” ujar Elysa Auri, Sabtu (4/5) kemarin.

 Bahkan, secara khusus untuk sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Papua, menurut Auri, dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Papua yang telah usai dilakukan, salah satu agenda pembahasan tentunya terkait SDM kesehatan di Papua.

Baca Juga :  Dengan Semangat Besar, PON XX Papua akan Sukses

“Rakerkesda Provinsi Papua yang telah dilakukan sebelumnya juga salah satunya untuk membahas terkait tenaga kesehatan kita di tingkat kabupaten/kota. Demikian, tentunya pemerintah Provinsi Papua juga memberikan perhatian, sehingga akan kami koordinasikan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait kebutuhan SDM kesehatan di Papua,” jelasnya.

 Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, membeberkan bahwa untuk tahun ini terdapat beberapa kabupaten yang sudah membuka penerimaan terhadap guru SMA/SMK. Namun, tak jarang juga masih terdapat kabupaten yang belum melakukannnya karena ketersediaan kuota yang terbatas.

“Kalau kita di tingkat provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), di mana pasti sudah ada alokasi terhadap tenaga pendidikan, maupun tenaga kesehatan,” tambah Elias Wonda.

Baca Juga :  Pemprov Terima Banyak Rekomendasi dari BPK

 Hal ini, terang Wonda, tidak lepas dari pada SDM pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas di Papua, sehingga sangat dibutuhkan. “Guru di Papua itu sebenarnya banyak. Hanya memang terjadi pula perpindahan dari jabatan fungsional ke structural, di mana ada yang tadinya guru pengajar, menjadi pegawai kantor, sehingga inilah yang membuat dibutuhkannya pengganti,” pungkasnya. (gr/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya