SENTANI-Terkait polemik dana hibah untuk KONI Kabupaten Jayapura yang selalu dipertanyakan, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, dana hibah yang diberikan ke organisasi khususnya KONI Kabupaten Jayapura, tentu disesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab Jayapura dan bagaimana KONI Kabupaten Jayapura mengelola serta mempertangungjawabkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Diungkapkan, adanya mosi tidak percaya Cabor KONI Kabupaten Jayapura harus dilihat dari AD/ART nya dan Cabor KONI Kabupaten Jayapura tentu bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KONI Provinsi, karena mereka pasti punya tanggung jawab juga.
Untuk itu, Pemkab Jayapura tidak mau berpolemik soal pengurus KONI Kabupaten Jayapura dan Cabor KONI Kabupaten Jayapura karena mereka punya AD ART sendiri dan bisa melakukan komunikasi serta koordinasi dengan KONI Provinsi Papua.
“Soal dana hibah KONI Kabupaten Jayapura, tentu semua sudah tahu dengan situasi yang saat ini terjadi. Jadi saya kembalikan ke masing- masing Cabor karena KONI punya AD/ART sendiri. Silahkan mengikuti mekanisme, kita tidak punya kepentingan apa- apa, yang punya suara KONI. Kalau ada masalah antara Cabor KONI Kabupaten Jayapura dan Pengurus KONI Kabupaten Jayapura, silakan lakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dan bisa melibatkan KONI Provinsi untuk menyelesaikan sesuai aturan di AD/ART,”jelasnya di Sentani, Senin (6/11) kemarin.
Untuk itu, soal dana hibah tentu ini kewenangan Pemkab Jayapura dan disesuaikan kemampuan daerah. Jika ada pasti dikasih dan jika tidak ada tentu tidak mungkin dipaksakan karena harus melihat keuangan daerah juga.(dil/ary)
SENTANI-Terkait polemik dana hibah untuk KONI Kabupaten Jayapura yang selalu dipertanyakan, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, dana hibah yang diberikan ke organisasi khususnya KONI Kabupaten Jayapura, tentu disesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkab Jayapura dan bagaimana KONI Kabupaten Jayapura mengelola serta mempertangungjawabkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Diungkapkan, adanya mosi tidak percaya Cabor KONI Kabupaten Jayapura harus dilihat dari AD/ART nya dan Cabor KONI Kabupaten Jayapura tentu bisa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KONI Provinsi, karena mereka pasti punya tanggung jawab juga.
Untuk itu, Pemkab Jayapura tidak mau berpolemik soal pengurus KONI Kabupaten Jayapura dan Cabor KONI Kabupaten Jayapura karena mereka punya AD ART sendiri dan bisa melakukan komunikasi serta koordinasi dengan KONI Provinsi Papua.
“Soal dana hibah KONI Kabupaten Jayapura, tentu semua sudah tahu dengan situasi yang saat ini terjadi. Jadi saya kembalikan ke masing- masing Cabor karena KONI punya AD/ART sendiri. Silahkan mengikuti mekanisme, kita tidak punya kepentingan apa- apa, yang punya suara KONI. Kalau ada masalah antara Cabor KONI Kabupaten Jayapura dan Pengurus KONI Kabupaten Jayapura, silakan lakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dan bisa melibatkan KONI Provinsi untuk menyelesaikan sesuai aturan di AD/ART,”jelasnya di Sentani, Senin (6/11) kemarin.
Untuk itu, soal dana hibah tentu ini kewenangan Pemkab Jayapura dan disesuaikan kemampuan daerah. Jika ada pasti dikasih dan jika tidak ada tentu tidak mungkin dipaksakan karena harus melihat keuangan daerah juga.(dil/ary)
