Baginya, menstruasi adalah proses biologis perempuan yang terjadi secara alami. Negara perlu memberikan perhatian bahwa perempuan mendapat sanitasi yang baik agar kesehatannya terjaga.
“Naif sekali jika kebutuhan primer perempuan justru dibebani pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Negara harus memastikan setiap perempuan, termasuk yang paling miskin dan tinggal di wilayah terpencil, bisa mendapatkan produk menstruasi yang layak,” tegasnya.
Jika pemerintah tetap mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap pembalut, Nadya mendorong agar tarifnya dibuat serendah mungkin dan tetap terjangkau. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema pengecualian atau insentif perpajakan untuk produk menstruasi tertentu agar tidak semakin membebani kelompok perempuan rentan.
“Bagi sebagian orang, pembalut hanya pengeluaran kecil. Bagi yang lain, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan. Jangan sampai kebijakan pajak justru membuat perempuan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkas Nadya. (*/JawaPos.com )
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana. (Istimewa)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
  Baginya, menstruasi adalah proses biologis perempuan yang terjadi secara alami. Negara perlu memberikan perhatian bahwa perempuan mendapat sanitasi yang baik agar kesehatannya terjaga.
“Naif sekali jika kebutuhan primer perempuan justru dibebani pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Negara harus memastikan setiap perempuan, termasuk yang paling miskin dan tinggal di wilayah terpencil, bisa mendapatkan produk menstruasi yang layak,” tegasnya.
Jika pemerintah tetap mempertimbangkan pengenaan pajak terhadap pembalut, Nadya mendorong agar tarifnya dibuat serendah mungkin dan tetap terjangkau. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema pengecualian atau insentif perpajakan untuk produk menstruasi tertentu agar tidak semakin membebani kelompok perempuan rentan.
“Bagi sebagian orang, pembalut hanya pengeluaran kecil. Bagi yang lain, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan. Jangan sampai kebijakan pajak justru membuat perempuan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkas Nadya. (*/JawaPos.com )
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana. (Istimewa)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
